Rabu, 19/06/2019 06:00 WIB

Reformasi Total Koperasi Arahan Presiden

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengakui bahwa program reformasi total koperasi merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo

Foto: Istimewa

Bogor, Jurnas.com - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengakui bahwa program reformasi total koperasi merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Melalui reformasi diharapkan mampu meningkatkan PDB koperasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kesenjangan pendapatan masyarakat.

Arahan tersebut, kata Puspayoga, disampaikan presiden saat dirinya sehari setelah dilantik menjadi menteri pada Oktober 2014. Dalam kesempatan itu, presiden menanyakan perkembangan koperasi di Indonesia dan sejumlah permasalahannya. Salah satunya soal PDB (produk domestik bruto) koperasi yang saat itu dinilai masih sangat kecil yakni hanya 1,71 persen.

Selanjutnya, lanjut Puspayoga, presiden menyarakan dilakukan reformasi total koperasi. “Soal bentuknya seperti apa? Presiden meminta saya menjabarkan sendiri,” kata dia dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Hasil RAT Tertulis Secara Online Melalu Aplikasi KSP Sejahtera Bersama Tahun Buku 2018, di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Setelah mendapatkan arahan terebut, kata Puspayoga, pihaknya lengsung mengumpulkan para pakar koperasi, dan para deputi di kementeriannya. Hasilnya disepakti untuk dilakukan reformasi total koperasi. Reformasi ini dilakukan melalui 3 tahapan, yakni reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan.

Ia menjelaskan, reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan koperasi kepada kualitas, bukan lagi pada kuantitas koperasi. Rehabilitasi dilakukan melalui pembuatan database koperasi berbasis Online Data System (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar penyusunan program untuk pembenahan koperasi.

Sedangkan pengembangan dengan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

“Alhamdullilah progran reformasi total koperasi tersebut telah memberikan hasil cukup signifikan. PDB Koperasi yang pada 2014 hanya 1,71 persen pada tahun 2017 telah mencapai 4,48 persen. Dan kami yakin pada 2018 ini telah mencapai di atas 5 persen, sehingga pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi nanti bisa mencapai 6 persen,” papar Puspayoga.

Dia kembali menegaskan bahwa koperasi sebagai kumpulan orang merupakan jalan menuju pemerataan kesejahteraan. Karena itu, koperasi tidak boleh lagi hanya papan nama, tetapi harus mampu tumbuh dan besar. "Koperasi harus berkualitas dan memiliki banyak anggota, koperasi tanpa anggota tidak ada artinya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puspayoga mengapresiasi perkembangan dan kemajuan KSP Sejaktera Bersama yang telah membantu pemerintah dalah mensejahterakan masyakat dan menciptakan lapangan kerja sangat banyak.

Terus Berkembang

Sementara itu, Ketua Pengurus KSP Sejahtera Bersama, Vini Noviani mengatakan, saat ini KSP Sejahtera Bersama miliki karyawan sebanyak 863 orang yang tersebar di 97 kantor cabang di pulau Jawa. Sedangkan jumlah anggota mencapai 154.170 orang.

Berkat keprofesionalan dan kerja keras karyawan, kata dia, aset KSP Sejahtera Bersama terus meningkat. Jika pada 2016 hanya 2,06 triliun rupiah, pada 2017 naik menjadi 2,18 triliun rupiah, dan pada 2018 telah menmbus angka 2,5 triliun rupiah.

Vini menambahkan, KSP yang dipimpinnya tidak hanya mengejar keuntungan semata. Sejumlah program CSR pun telah dilakukan, diantara menyantuni anak yatim dan bantuan kepada korban bencana.

Pada 2019 ini, lanjut Vini, pihaknya akan fokus pada pendidikan, terumata kepada generasi melinial. “Kaum melinial adalah masa depan kita, termasuk masa depan koperasi kita,” pungkasnya.(***)

TAGS : Kementerian Koperasi UKM Presiden Joko Widodo




TERPOPULER :