Marlen Sitompul | Jum'at, 15/03/2019 18:54 WIB
Anggota Fraksi MPR dari PDIP, Aria Bima (kanan) dan Anggota Fraksi MPR dari PAN Viva Yoga
Jakarta - Polemik daftar pemilih tetap (DPT) dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang masih terjadi bisa diatasi dengan transparansi. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyediakan data untuk divalidasi.
Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan, di era transparansi sekarang ini tidak mungkin ada DPT ganda.
"Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya," kata Aria, dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019", di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/3).
Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, maka sangat mudah untuk men-trace data DPT. Aria mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan.
"Karena sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi," katanya.
Sementara, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional.
Mereka yang sudah masuk DPT atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya. Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang.
"Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number," terangnya.
KEYWORD :
Kinerja MPR Daftar Pemilih Tetap
