Logo Microsoft (Foto: Reuters)
San Francisco, Jurnas.com - Beberapa karyawan Microsoft Corp menuntut agar perusahaan membatalkan kontrak perangkat keras senilai USD480 juta dengan Angkatan Darat Amerika Serikat (AS).
Tiga karyawan Microsoft kepada Reuters juga mendesak agar peruhaan berhenti mengembangkan sesuatu dan semua yang terkait dengan teknologi senjata.
Microsoft memenangkan kontrak pada November untuk memasok Angkatan Darat dengan setidaknya 2.500 prototip headset augmented reality, yang secara digital menampilkan informasi kontekstual di depan mata pengguna.
Pemerintah telah mengatakan alat-alat itu akan digunakan di medan perang dan dalam pelatihan untuk meningkatkan tentara mematikan, mobilitas dan kesadaran situasional.
Dalam sebuah petisi kepada para eksekutif Microsoft, yang diunggah di akun Twitter, para pekerja menyatakan keberatan dipekerjakan untuk mengembangkan senjata. "Kami menuntut pendapat tentang bagaimana pekerjaan kami manfaatkan," bunyi petitis tersebut.
Baik Microsoft maupun Angkatan Darat AS belum memberikan tanggapan. Presiden Perusahaan Microsoft Corp, Brad Smith mengatakan dalam posting blog Oktober bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu militer.
"Kami akan terlibat tidak hanya secara aktif tetapi secara proaktif di seluruh pemerintah AS untuk mengadvokasi kebijakan dan undang-undang yang akan memastikan bahwa AI dan teknologi baru lainnya digunakan secara bertanggung jawab dan etis," tulis Smith.
AS Terus Perkuat Pasukan Militer di Suriah
Meski banyak yang ingin memanfaatkan keahlian dari perusahaan teknologi AS terbesar itu, protes karyawan baru itu telah menambah tantangan baru bagi Angkatan Darat AS yang sudah rumit.
Pushback pekerja memimpin Alphabet Inc tahun lalu untuk mengumumkan tidak akan memperbarui kontrak Pentagon di mana teknologi kecerdasan buatannya digunakan untuk menganalisis citra drone.
Dalam kasus lain, kritik karyawan telah mengundang perhatian publik yang lebih besar untuk melakukan transaksi, seperti kontrak komputasi awan USD10 miliar yang belum diberikan dan berbagai kontrak dengan Imigrasi AS dan Penegakan Kepabeanan.
Seorang pekerja Microsoft, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tidak jelas apakah ada di antara para pembuat petisi utama yang menyentuh kontrak Angkatan Darat karena layanan perusahaan saling terkait.
Yang lain mengatakan beberapa penyelenggara bekerja di divisi komputasi awan perusahaan, yang bersaing dengan pesaing Google Cloud dan Amazon Web Services untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan pemerintah. (Reuters)
KEYWORD :Angkatan Darat AS Microsoft Corp
