Sabtu, 23/03/2019 09:13 WIB

Dugaan Korupsi Dinkes DKI Jakarta Stadium Lima

Ada pengaturan posisi strategis di Dinkes dimana posisi strategis tersebut dipegang satu gerbong yang solid demi untuk  melanggengkan Gurita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sistematis.

Dinas kesehatan DKI (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Indonesia for Transparency and Accountability (Infra), Agus A. Chairudin, menyatakan dugaan korupsi di tubuh Dinas Kesehatan (dinkes) DKI sudah stadium lima.

Agus mengungkapkan, sejak zaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok korupsi berjejaring sudah dilakukan di dalam tubuh Dinkes DKI, diawali dengan disposisi Ahok ke Sekreteris Daerah (sekda) untuk menunjuk PT. ASKES menjadi verifikator KJS yang belum ada payung hukumnya karena saat itu masih berlaku GAKIN/SKTM.

Selain itu, menurut Agus, ada pengaturan posisi strategis di Dinkes dimana posisi strategis tersebut dipegang satu gerbong yang solid demi untuk  melanggengkan Gurita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sistematis mulai dari promosi jabatan, pembangunan, pengadaan alat kesehatan hingga Cattering RSUD dan PHL.

"Ironisnya TGUPP diduga kuat sudah ikut nyaman dengan pola Gurita KKN Sistematis tersebut, sehingga Gubernur Anies Baswedan terkesan hanya tegas dalam retorika anti KKN yang nota bene malah menutup mata terjadinya keberlanjutan Korupsi dalam tubuh Dinas Kesehatan" tegas Agus Chaerudin.

Sementara itu, Ketua DKI Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara), Asep Firdaus juga menilai dinkes DKI saat ini masih sama dengan dinkes DKI saat zaman Ahok.Dimana dinkes DKI di isi oleh orang-orang yang diduga terlibat kasus korupsi masa lalu.

"Tak heran jika kerja mereka saat ini  lebih fokus menghilangkan jejak korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa sekarang. Dampaknya adalah turunnya kualitas pelayanan kesehatan untuk warga DKI," jelasnya.

Asep mengungkakan bawah saat makin kacau balau. Misalnya, masih ada puskesmas yang tutup pendaftarannya jam 12, ada dokter gigi di puskesmas buka praktek pribadi dengan menggunakan fasilitas puskesmas.

"Ada banyak petugas kesehatan yang tidak mengajukan ijin tapi bolos kerja karena kuliah, dan masih banyak puskesmas yang tidak ramah dalam melayani warga yang sakit," ungkapnya.

Asep juga menjelaskan bahwa hal yang sama terjadi juga di RSUD, dimana warga masih mengantri sejak jam 4 pagi hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Dokter yang praktek di poli hanya 1 orang sementara pasien menumpuk dan susahnya warga DKI pengguna BPJS jika harus membutuhkan pelayanan ICU, ICCU, NICU, PICU dan HCU," tegas Asep.

Untuk itu, kata Asep, Gubernur DKI wajib memonitor kinerja Dinkes dengan ketat. Jangan sampai dinkes hanya fokus kerja menghilangkan bukti dugaan korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa kini tapi tidak fokus terhadap kerja peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga DKI.

TAGS : Dinas Kesehatan Anies Baswedan DKI Jakarta




TERPOPULER :