Ilustrasi PAUD (Foto: Kemdikbud)
Jakarta, Jurnas.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengimbau pemerintah daerah memperhatikan standardisasi pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini dilakukan agar seluruh lembaga PAUD memiliki kualitas yang sama bagusnya.
“Ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan standardisasi lembaga-lembaga penyelenggara PAUD di daerah masing-masing, agar semua lembaga penyelenggara memiliki kualitas yang sama dan bagus,” kata Sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi, pada Senin (18/2).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, pasal 1 menyebutkan standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, selain mengikuti standar, Didik berharap penyelenggaran pembelajaran di PAUD juga mengedepankan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
“PPK ditekankan pada penyenggaraan PAUD, bukan calistung (baca, tulis, dan hitung, Red). Begitu juga saat mau masuk sekolah dasar tidak boleh ada tes calistung,” pesan Didik.
Penyelenggaraan PAUD untuk tidak mengedepankan calistung tersebut pun didukung oleh Bunda PAUD Provinsi Sulawesi Selatan, Liestiaty F Nurdin. Ia membenarkan bahwa anak-anak usia dini jangan dituntut untuk harus bisa membaca, menulis, dan berhitung.
“Mohon Ibu-ibu juga jangan memaksakan anak-anak yang mau masuk SD harus bisa membaca, karena di TK hanya mengenal huruf saja,” ujar Liestiaty.
Ia juga memberikan masukkan kepada Kemendikbud untuk membuat regulasi tentang anak yang akan masuk Sekolah Dasar wajib tamat Taman Kanak-kanak.
“Saya berharap pak Sekjen, agar anak-anak tidak dimasukkan ke SD sebelum tamat Taman Kanak-kanak, karena di TK diajarkan bagaimana motoriknya, saling menyayangi sesama teman, dan bagaimana saling berbagi,” imbuh Bunda PAUD.
KEYWORD :Standardisasi PAUD Didik Suhardi Pendidikan Dasar
