Kamis, 25/04/2024 13:59 WIB

Arab Saudi Izinkan Perempuan Jadi Petugas Keamanan

Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan yang memenuhi syarat bisa menjadi petugas keamanan. Hal itu merupakan suatu langkah yang terlihat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di kerajaan.

Perempuan Arab Saudi mengenakan baju hitam khas dan kecemata (Foto: Faisal Al Nasser/Reuters)

Jakarta, Jurnas.com - Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan yang memenuhi syarat bisa menjadi petugas keamanan. Hal itu merupakan suatu langkah yang terlihat untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di kerajaan.

Arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa pelamar harus lahir dan dibesarkan di Arab Saudi, kecuali untuk wanita yang tumbuh di luar negeri sementara anggota keluarga mereka melayani negara dalam peran internasional.

Pelamar diharuskan untuk melakukan ujian medis, wawancara dan tes tertulis yang akan dikelola oleh lembaga.

Daftar persyaratan mengatakan para wanita harus berusia antara 25 dan 35, tidak memiliki hukuman pidana dan tidak boleh kurang dari 160 cm. Mereka juga harus memiliki kartu identifikasi nasional yang valid dan independen.

Dilansir The National, pendaftaran untuk Lembaga Pelatihan Keamanan Wanita akan dibuka mulai 10 Februari hingga 14 Februari.

Perguruan tinggi yang berbasis di Riyadh ini mengkhususkan diri dalam melatih dan mendidik siswa di bidang keamanan dan militer. Banyak lulusannya biasanya mendapatkan pekerjaan di kementerian pemerintah seperti di pedalaman, pertahanan sipil, imigrasi dan kepolisian.

Pada bulan Februari 2018, Kerajaan memberi perempuan hak untuk mendaftar untuk bergabung dengan dinas militer negara itu.

Perempuan disuruh melamar posisi dengan pangkat lebih tinggi di provinsi Riyadh, Mekah, Al Qassim dan Madinah. Itu memberi perempuan kesempatan untuk bekerja di sektor keamanan kerajaan.

Arab Saudi telah meluncurkan berbagai kampanye untuk memberdayakan populasi wanitanya sebagai bagian dari rencana "Visi 2030" Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memodernisasi negara dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Putra mahkota telah berulang kali berbicara tentang memberi perempuan hak dan perlindungan yang lebih besar.

Partisipasi perempuan dalam pekerjaan sektor swasta dan publik di negara itu telah menjadi aspek kunci dari rencana diversifikasi Visi 2030 kerajaan, dengan ambisi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22 persen menjadi 30 persen.

Juni lalu, kerajaan mencabut larangan mengemudi wanita, memberi mereka mobilitas dan kemandirian yang lebih besar. Lebih dari 120.000 wanita Saudi mengajukan izin mengemudi pada bulan pertama setelah larangan itu dicabut, menurut Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga telah mengizinkan perempuan untuk menghadiri pertandingan sepak bola dan telah memberi mereka hak untuk mengelola kehamilan mereka tanpa izin dari wali laki-laki.

KEYWORD :

Arab Saudi Petugas Keamanan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :