Penumpang India
Jakarta - Pemerintah India telah menyusun rancangan undang-undang emigrasi baru yang menghidupkan kembali tindakan wajib bagi orang India untuk mendaftar sebelum pergi ke luar negeri untuk bekerja atau belajar.
Kementerian Luar Negeri memposting RUU itu secara online, menyerukan komentar atau saran sebelum 20 Januari nanti. Sesi parlemen berikutnya akan dimulai pada 30 Januari, tetapi kementerian belum mengungkapkan kapan versi akhir dari RUU tersebut akan diajukan untuk persetujuan legislatif.
Dalam catatan yang terlampir pada draft, kementerian berpendapat bahwa pendaftaran akan membuat migrasi aman, tertib dan teratur. Ini akan membantu siswa dan pekerja India di luar negeri pada saat-saat sulit dan darurat.
Tindakan wajib serupa juga dilakukan pada November lalu, di mana orang India yang terbang ke 18 negara, termasuk UEA akan dilarang naik ke pesawat mereka jika mereka belum mendaftar setidaknya 24 jam sebelumnya.
Dilansir The National, aturan itu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari, tetapi implementasinya ditangguhkan menyusul umpan balik yang tidak menyenangkan dari orang India di luar negeri. Sekarang telah muncul kembali dalam RUU baru.
Di permukaan, proses pendaftaran disebut-sebut untuk membantu migran India yang sering bekerja di pekerjaan kerah biru di luar negeri dalam kondisi menghukum.
Rafeek Ravuther, seorang aktivis di Kerala yang telah bekerja selama 18 tahun untuk membela hak-hak migran, setuju bahwa India perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi atau menyelamatkan para migran tersebut jika hak-hak mereka dilanggar.
"Tapi saya tidak berpikir proses pendaftaran ini adalah cara untuk melakukannya," kata Ravuther. “Di satu sisi, pemerintah sudah memiliki semua data ini. Para pekerja yang pergi ke banyak negara ini memerlukan izin emigrasi terlebih dahulu, dan pemerintah kemudian mengumpulkan informasi ini."
"Dan petugas emigrasi duduk di bandara dan mencatat rincian ini juga," tambahnya. "Jadi mengapa menambahkan proses lain untuk menyulitkannya?"
Orang India yang sering bepergian untuk bekerja, atau yang memiliki pekerjaan kerah putih di luar negeri, khawatir tindakan itu akan menambah lapisan birokrasi yang tidak perlu atau mengganggu.
R. Gopal, seorang analis keuangan yang tinggal di New York, mengatakan ia khawatir akan kecenderungan pemerintah untuk melacak warganya. Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah memperluas cakupan Aadhaar, sebuah skema ID yang awalnya dimaksudkan untuk merampingkan pengiriman tunjangan kesejahteraan.
Meskipun Aadhaar dirancang untuk bersifat sukarela, pemerintah mewajibkan sejumlah layanan lain, dan memberdayakan perusahaan swasta untuk meminta informasi Aadhaar untuk penggunaan mereka sendiri. Tahun lalu, Mahkamah Agung memotong sebagian dari penjangkauan ini, tetapi aspek lainnya tetap ada.
"Saya menghindari banyak hal Aadhaar ini karena saya tinggal di luar India," kata Gopal. “Tapi ini sekarang tampaknya menjadi cara lain untuk melacak ke mana orang India pergi dan apa yang mereka lakukan. Ini cara lain untuk memberikan data yang tidak perlu kepada pemerintah."
Meskipun rancangan undang-undang tidak menjelaskan jenis informasi yang akan dikumpulkan, proses pendaftaran yang berumur pendek yang diusulkan November lalu akan meminta perincian pemberi kerja dan dua set kontak darurat, di antara informasi lainnya.
Gopal setuju bahwa migran yang kurang aman secara finansial dapat memperoleh manfaat dari perlindungan pemerintah. “Tapi kalau begitu, mengapa tidak membuatnya wajib? Jika seorang pekerja kerah biru pergi untuk bekerja di luar India takut akan hak-haknya dan ingin pemerintahnya mengetahui statusnya, ia dapat mendaftar," katanya.
"Itu membuat semuanya wajib yang merupakan masalah."
KEYWORD :Aturan Baru India
