Facebook Inc
Hanoi - Facebook telah melanggar undang-undang keamanan siber baru Vietnam. Raksasa media sosial tersebut dikabarkan mengizinkan pengguna mengunggah komentar yang berbauh anti-pemerintah.
Demikian disampaikan media milik pemerintah pada Rabu (9/1), beberapa hari setelah undang-undang kontroversial itu resmi diberlakkan pada 1 Januari 2019 di negara yang dikuasai komunis itu.
"Facebook dilaporkan tidak menanggapi permintaan menghapus fanpage yang memprovokasi kegiatan melawan negara," kata kantor berita resmi Vietnam, mengutip Kementerian Informasi dan Komunikasi
Jurnas.com melansir dari Reuters, kementerian itu menambahkan, Facebook juga mengizinkan pengguna mengunggah konten yang berisi "fitnah", sentimen anti-pemerintah dan pencemaran nama baik individu dan organisasi.
Agensi tersebut mengatakan, Facebook menolak untuk memberikan informasi tentang akun penipuan kepada agen keamanan Vietnam.n Sementara itu, Kementerian Informasi juga mempertimbangkan memajaki Facebook untuk pendapatan iklan dari platform.
Laporan itu mengutip sebuah perusahaan riset pasar, mengatakan, senilai 235 juta dalar Vietnam habiskan untuk beriklan di Facebook pada 2018, tetapi Facebook mengabaikan kewajiban pajaknya di sana.
Sebelumnya, perusahaan-perusahaan teknologi global dan pegiat HAM, mengatakan, undang-undang keamanan dunia maya itu dapat merusak pengembangan dan menghambat inovasi di Vietnam.
Pejabat Perusahaan secara pribadi menyatakan keprihatinannya, karena undang-undang baru ini dapat mempermudah otoritas untuk menyita data pelanggan dan membuat karyawan lokal ditangkap.
Pada November, Vietnam mengatakan ingin setengah dari pengguna media sosial di jejaring sosial domestik pada 2020 dan berencana untuk mencegah "informasi beracun" di Facebook dan Google.
Meski era reformasi ekonomi dan meningkatnya keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis Vietnam sangat ketat terahadap media dan tidak mentolerir perbedaan pendapat.
KEYWORD :Facebook Keamanan Siber Vietnam Reformasi Ekonomi
