Senin, 09/12/2019 17:58 WIB

Kongo Tuntut UE Cabut Sanksi Baru

Pemerintah Kongo menuntut Uni Eropa (UE) menarik utusannya atas sanksi baru terhadap 14 pejabat, termasuk seorang calon presiden.

Uni Eropa

Jakarta - Pemerintah Kongo menuntut Uni Eropa (UE) menarik utusannya atas sanksi baru terhadap 14 pejabat, termasuk seorang calon presiden.

Menteri Luar Negeri Leonard She Okitundu menandatangani perintah memberi Uni Eropa 48 jam untuk menarik utusan Bart Ouvry.

Langkah itu merupakan respons terhadap sanksi UE yang diperpanjang awal bulan ini terhadap para pejabat.

Panggilan itu datang hanya beberapa hari sebelum rakyat Kongo memilih presiden baru. Calon Emmanuel Ramazani Shadary didukung oleh Presiden Joseph Kabila , yang telah berkuasa selama 18 tahun tetapi dia disebutkan dalam sanksi Uni Eropa sehubungan dengan penindasan protes anti-Kabila.

Uni Eropa pertama meratakan sanksi terhadap pejabat Kongo tahun lalu, dan mereka baru bulan ini. Mereka mengutip Shadary untuk perannya sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri dan keamanan Kongo.

Sanksi tersebut menargetkan Shadary karena penanganannya terhadap penangkapan aktivis dan anggota oposisi, serta untuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, seperti penumpasan kekerasan terhadap anggota gerakan Bundu Dia Kongo (BDK) di Kongo Tengah, penindasan di Kinshasa pada Januari-Februari 2017 dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan penindasan kekerasan di provinsi Kasai.

Dilansir UPI, dalam memperbarui sanksi, UE memperpanjang pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap Shadary dan lainnya.

Sebelumnya, komisi pemilihan Kongo menunda pemilihan dalam dua kubu oposisi, Beni dan Butembo dan Yumbi hingga Maret, di mana penghitungan suara tidak akan menjadi bagian dari pemilihan presiden. Penundaan memicu protes di jalan-jalan Beni dan menarik tanggapan polisi.

Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bulan ini menekan pemerintah Kongo untuk memastikan bahwa semua pemilih berpartisipasi dalam pemilihan mendatang.

"Sangat penting bahwa semua pemangku kepentingan Kongo mengambil bagian dalam proses pemilihan dengan cara yang damai dan konstruktif, dengan rasa hormat penuh terhadap kebebasan mendasar," kata UE.

"Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum Independen memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola langkah-langkah selanjutnya dalam proses secara transparan dan efektif."

Kandidat oposisi pemerintah DRC Martin Fayulu mengatakan penundaan itu merupakan upaya untuk mengayunkan pemilihan untuk menguntungkan Shadary.

TAGS : Uni Eropa Republik Kongo Sanksi Internasional




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :