Kenji Kanasugi, direktur jenderal urusan Asia dan Oseania di kementerian luar negeri Jepang, tiba di gedung kementerian luar negeri di Seoul pada 24 Desember 2018, untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Korea Selatan. Pembicaraan itu adalah yang pertama sejak hubungan bilateral berubah tegang menyusul keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan
Jakarta - Korea Selatan dan Jepang bentrok dengan klaim radar dan masalah bersejarah di tengah keretakan diplomatik yang berkembang.
Pengadilan Korea Selatan baru-baru ini yang menetapkan keputusan tentang pekerja paksa selama Perang Dunia II dan dugaan klaim Jepang atas kapal perang Korea Selatan mengarahkan radar ke pesawat patroli Jepang.
Kanasugi mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa ia sangat menuntut Korea Selatan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya insiden militer.
"Kedua negara sepakat untuk terus berkomunikasi mengenai masalah ini," kata Kanasugi dilansir UPI.
Jepang mengklaim bahwa kapal perang Korea Selatan mengunci radar pada pesawat patroli Jepang beberapa kali Kamis lalu, menyebutnya sebagai tindakan yang sangat berbahaya
Korea Selatan membantah klaim Jepang. Kementerian pertahanan Seoul, Senin, mengatakan bahwa kapal perang itu dalam misi untuk menyelamatkan kapal penangkap ikan Korea Utara di Laut Timur dan menggunakan radar untuk mencari kapal.
Kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan bahwa mereka menyatakan penyesalan yang kuat atas klaim "tidak berdasar" Jepang dan pejabat Jepang tidak secara khusus membantahnya.
Perez Yakin Mbappe Akan Merapat ke Real Madrid
Para pejabat Korea Selatan dan Jepang juga membahas keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan baja Jepang untuk memberikan kompensasi kepada mantan pekerja Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik baja selama pemerintahan kolonial Jepang atas Korea.
Para pejabat mengatakan mereka bertukar pandangan tanpa mengungkapkan rincian diskusi.
"Kami akan terus berkomunikasi untuk meminimalkan efek dari masalah pada hubungan bilateral kami," kata Kim.
Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bulan lalu bahwa Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corp harus membayar lebih dari $ 87.000 (100 juta won) kepada masing-masing dari empat warga Korea Selatan untuk kerja paksa dan upah yang tidak dibayar di bawah pemerintahan kolonial Jepang.
Jepang memprotes putusan itu, dengan mengatakan bahwa masalah kompensasi telah diselesaikan dalam perjanjian 1965 antara Jepang dan Korea Selatan.
KEYWORD :Jepang Korea Selatan Hubungan Diplomatik
