Pasukan militer Amerika Serikat (foto: bussinesinsider)
Jakarta - Pemerintah Filipina berencana meninjau ulang perjanjian pertahanan timbal balik (MDT) dengan Amerika Serikat (AS) yang telah ditandatangani sejak 1951.
Menteri Pertahanan, Filipina Delfin Lorenzana langkah ini dilakukan karena ketidakjelasan dukungan Washington terhadap Filipina di Laut Filipina Barat.
AS sementara ini mempertahankan operasi navigasi lautnya di Laut Cina Selatan yang secara langsung menantang klaim China di wilayah itu.
Baru-baru ini, kapal penghancur AS dan China hampir bertabrakan yang berisiko menciptakan perang antara kedua negara. Disebutkan, jika AS-China terlibat perang, maka Filipina berpotensi terkena imbasnya karena terjadi di dekat teritori maritimnya.
Namun demikian, AS tidak memberikan komitmen mendukung Filipina jika terjadi serangan di Laut China Selatan.
Lorenzana mengatakan sudah saatnya kedua negara melihat kembali perjanjian MDT, mengingat kekhawatiran meningkatnya ancaman keamanan di Laut Cina Selatan.
Lorenzana mengatakan Filipina ingin AS memberikan kepastian apakah akan mendukung Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) jika terjadi konfrontasi dengan negara lain.
Lorenzana mengatakan daerah-daerah di Laut Cina Selatan sangat riskan bagi kedaulatan Filipina.
Ia meminta perjanjian MDT harus mewajibkan AS membantu jika Filipina diserang oleh negara-negara lain. Kondisi ini tidak lepas dari klaim China atas wilayah Laut China Selatan.
"Kami sedang memikirkan itu juga, kami benar-benar ingin meninjau itu. Saya pikir kami telah mendiskusikan itu dengan staf kami di dalam Departemen Pertahanan Nasional (DND)," katanya lansir Philstar pada Jumat.
Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak tidak menerima putusan tersebut.
Filipina berargumen bahwa klaim China di wilayah perairan Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash-line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional.
China telah memboikot mahkamah tersebut dan berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, China telah telah mengatakan tidak akan `menerima, mengakui, atau melaksanakan.
KEYWORD :
Amerika Serikat China Perang Dagang Filipina
