Jum'at, 19/04/2024 22:15 WIB

AS Tuding China Ingkar Janji Soal Peretasan

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuntut dua peretas China, pelaku peretasan sejumlah perusahaan dan lembaga di 12 negara.

Ilustrasi hacker (Foto: EPA)

Washington – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuntut dua peretas China, pelaku peretasan sejumlah perusahaan dan lembaga di 12 negara. Pejabat AS juga menyebut Presiden China Xi Jinping ingkar janji terkait penyetopan kejahatan dunia maya.

Dilansir dari AFP, para peretas menargetkan banyak penyedia layanan terkelola (MSP), perusahaan spesialis yang membantu perusahaan lain mengelola sistem teknologi informasi mereka. MSP dijadikan pintu masuk untuk meretas jaringan komputer dari puluhan perusahaan.

Belum ada daftar utuh perusahaan yang menjadi korban peretasan. Namun 45 perusahaan dari AS, termasuk lembaga pemerintah NASA Goddard Space Center and Jet Propulsion Laboratory, Departemen Energi Lawrence Berkeley National Laboratory, dan Angkatan Laut AS.

“Hacker juga mencuri lebih dari 100.000 informasi pribadi,” tulis AFP mengutip pernyataan Departemen Kehakiman AS pada Jumat (21/12).

Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengecam Beijing karena berulang kali melanggar janji yang dibuat oleh Xi kepada Presiden Barack Obama pada2015 lalu, untuk menghentikan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan AS dan infrastruktur komersial.

“Para terdakwa ini diduga mengkompromikan klien MSP di setidaknya selusin negara,” kata Rosenstein.

“Tidak dapat diterima bahwa kami terus mengungkap cybercrime yang dilakukan oleh China terhadap negara lain,” imbuhnya.

“Kami ingin China menghentikan kegiatan cyber ilegal dan menghormati komitmennya terhadap komunitas internasional. Tetapi bukti menunjukkan bahwa China mungkin tidak berniat untuk memenuhi janjinya,” tegas Rosenstein.

Di London, Kantor Luar Negeri Inggris juga menuduh China tidak memenuhi kesepakatan bilateral mereka melawan peretasan yang didorong oleh motif komersial dan ekonomi.

“Kegiatan ini harus dihentikan. Mereka menentang komitmen yang dibuat untuk Inggris pada tahun 2015, dan, sebagai bagian dari G20, untuk tidak melakukan atau mendukung pencurian properti intelektual atau rahasia perdagangan cyber,” kata Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt dalam sebuah pernyataan.

KEYWORD :

Kasus Peretasan Amerika Serikat China




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :