Uang Rupiah
Jakarta – Aliran dana setoran Singapura untuk Indonesia dipertanyakan. Marsekal Pertama Juwono Kolbioen, membeberkan selama ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima setoran dari Singapura sekitar US$5 juta atau Rp75 miliar, sebagai kompensasi biaya navigasi.
Keterangan itu tertera dalam naskah tentang kedaulatan nasional, tertanggal 11 Desember 2017.
“Ini hasil audit tahun 2005. Kalau tahun 2018 pastinya lebih besar, karena jumlah pesawat yang melintas semakin banyak,” kata Juwono pada Kamis (13/12) di Jakarta.
Paus Fransiskus Sukses Jalani Operasi Hernia
Marsekal Juwono menjelaskan, kedaulatan udara Indonesia di atas Kepulauan Riau menjadi milik Singapura, usai pertemuan ICAO Regional Meeting pada 1993 silam.
Alasannya, saat itu Indonesia belum memiliki radar. Sementara Singapura dan Malaysia sudah memiliki radar, bahkan Singapura baru mengoperasikan Bandara Changi, bandara tercanggih di kawasan pada saat itu.
Barcelona Doakan Messi Sukses di Inter Miami
Hal inilah yang membuat ICAO mendesak Indonesia mendelegasikan sebagian wilayah udaranya ke Singapura. Setelah diteken pada 1995 oleh menteri perhubungan kedua negara, ada catatan bahwa perjanjian akan dievaluasi pasca lima tahun.
Namun, lanjut Juwono, faktanya hingga saat ini kedua negara belum pernah melakukan evaluasi apapun atas perjanjian itu. Hanya TNI-AU yang berteriak paling keras mengenai masalah tersebut.
“TNI-AU yang bertugas menjaga kedaulatan udara, hampir setiap hari mendapati pesawat yang terang melintas tanpa izin,” bebernya.
Insiden terakhir terjadi pada 31 Oktober lalu. Mengutip pernyataan Kadispen TNI AU Marsma Novyan, akademisi Universitas Indonesia itu menyebut pesawat sipil Royal Brunei lepas landas (take off) dari Singapura, melintas tanpa memiliki flight clearance (FR).
KEYWORD :Ruang Udara Kepulauan Natuna Marsekal Juwono
