Aksi tuntutan referendum brexit di London (Foto: independen.uk)
London – Kursi perdana menteri masih menjadi milik Theresa May, setelah memenangkan voting mosi tidak percaya yang digelar Rabu (12/12) malam. Setidaknya 200 anggota parlemen masih menaruh kepercayaan pada perempuan tersebut, dibandingkan 117 lainnya yang menolak.
Menanggapi hasil ini, mantan Menteri Brexit Davd Jones mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang sulit bagi May. Sebab sepertiga parlemen kini menentangnya.
“Hasil yang sulit bagi perdana menteri,” kata Jones dilansir dari BBC pada Kamis (13/12).
Sementara politisi Partai Konservatif Inggris Simon Hart MP berpendapat hasil voting merupakan pertanda baik. Karena itu dia meminta oposisi May dapat membantu pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertama Wales Mark Drakeford. Dia menyebut mosi tidak percaya telah menembak kredibilitas seorang Theresa May.
“Sekarang PM harus meminta perpanjangan Pasal 50, dan melakukan pemilihan umum untuk membawa pemerintah yang mampu mengambil keputusan,” ujar Drakeford.
Dikabarkan, May sedang menuju ke Brussels, Belgia pada Kamis (13/12) ini untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa, dan melanjutkan negosiasi dengan sisa dari 27 negara Uni Eropa terkait Brexit.
Sementara itu, di Inggris banyak pendukung Brexit yang masih keberatan dengan kebijakan May memberikan `asuransi` untuk perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara, yang disebut dengan Klausul Backstop.
“Saya harap dia akan sangat jelas bahwa jika banyak orang yang tidak mau menerima kompromi Brexit yang dia bawa, maka seharusnya kembali pada Brexit penuh yang diinginkan oleh rakyat Inggris,” kata politisi Partai Konservatif David Davies.
Seperti diketahui, keputusan Brexit masih menyisakan dilema di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Irlandia sejauh ini masuk dalam wilayah Inggris, sementara Irlandia Utara menyatakan bagian lain dari Inggris, namun satu kesatuan dengan Irlandia.
Menyikapi dilema ini, May berencana menawarkan kebijakan khusus, di mana Irlandia Utara tetap selaras dengan regulasi Uni Eropa, sehingga pergerakan barang dan manusia dapat dilakukan secara bebas, sebagaimana yang ada saat ini.
Namun Klausul Backstop dinilai kontroversial karena sifatnya tak terbatas. Anggota parlemen Inggris yang menentang hal ini juga menyatakan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus di kawasan tertentu, jika memang Inggris memilih Brexit.
KEYWORD :Inggris Brexit Uni Eropa Theresa May
