Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat memberikan keterangan pers
Marrakech, Maroko - Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) mengingatakan, perang narkoba Rodrigo Duterte akan menjadi ladang pembantaian, jika presiden Filipina terus diizinkanmelanjutkan tindakan kerasnya.
Sejak menjabat 2016 silam, pejabat mencatat angka kematian sudah tembus 5.000. Sementara itu, kelompok HAM dan politisi oposisi memperkirakan sudah lebih dari 20.000 orang yang tewas dibantai polisi.
"Kami mempertanyakan kerangka perang narkoba inidan maksud di baliknya," kata komisaris CHR, Gwendolyn Pimentel-Gana, kepada Al Jazeera di sela konferensi antar pemerintah di Marrakech, Maroko, Selasa (11/12).
"Anda tidak bisa membunuh semua orang. Satu kehidupan sudah terlalu banyak. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi ladang pembantaian. Dulu saat baru menjabat mengatakan, tindakan keras hanya enam bulan. Tapi kemudian mengatakan akan terus berlanjut selama masa jabatannya," kenangnya.
Salah satu provinsi korban pembantaian yang paling parah adalah Cebu. Para penduduk khawatir karena pembunuhan pelaku narkoba terus berlanjut dan polisi berjanji akan gigih memerangi para pelaku untuk mencapai misi presiden.
CHR menuntut pihak berwenang melakukan proses hukum saat berurusan para tersangka bukannya menembak mati mereka. "Para tersangka harus ditangkap dan diprose melalui hukum dan tidak dibunuh," kata Pimentel-Gana.
"Itu sebabnya perlu ada perubahan paradigma pada bagian pemerintah dan perlu mengubah perspektifnya tentang perang terhadap narkoba ini," sambungnya.
Komisi itu juga berjananji akan melakukan pembicaraan dan mendorong kasus tersebut ke pengadilan untuk melindungi HAM Filipina di negara mereka sendiri.
"Kami berjuang untuk HAM dan semua warga Filipina harus menyadari bahwa dia memiliki hak asasi manusia yang mendasar dan martabat hidup itu sangat penting. Kita perlu mendidik orang dan mengadvokasi penyebabnya," kata Pimentel-Gana.
KEYWORD :Perang Narkoba Filipina Rodrigo Duterte
