Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Foto: KPAI)
Jakarta - Pemilu sejatinya bukan semata instrumen mengawal demokrasi, namun proses yang terjadi dari pemilu ke pemilu menampakkan cermin budaya politik.
Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tampaknya regulasi telah melarang anak disalahgunakan dalam kegiatan politik, pelibatan anak usia di bawah 17 tahun masih saja terjadi dg berbagai pola dan bentuknya.
"Anak dilibatkan untuk bagi-bagi alat kampanye, jurkam, bahkan ujaran kebencian terhadap calon lain, masih saja terjadi," ujar Susanto di Jakarta, Senin (3/12).
Bahkan di sebagian masyarakat, membawa anak ke ajang kampanye dianggap sebagai hal biasa dan tradisi yang tak terkoreksi.
UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
Di sisi lain, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 dinyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan (k), warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Dengan demikian, mengikutsertakan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran pemilu. Selanjutnya dalam Peraturan KPU No 28 Tahun 2018, Pasal 69 juga mengatur larangan melibatkan warga negara Indonesia yang tak memiliki hak memilih.
Baik UU Perlindungan Anak maupun UU Pemilu tentu bersifat mengikat. Meski UU Perlindungan Anak tak mengatur pidana bagi pelaku, namun UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 493 secara tegas bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000. Dengan demikian, jika anak usia di bawah 17 tahun dilibatkan dalam kegiatan kampanye, pelaku pelibatan anak dapat pidana. Karena anak usia tersebut belum memenuhi usia pemilih pemula.
"Mengingat kerentanan anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye cukup tinggi maka, kami meminta KPU dan Bawaslu komitmen mengawal aturan tersebut. Hal ini semata agar anak tumbuh kembang dengan baik," lanjut Susanto.
Khusus merespon kegiatan 212, tim KPAI telah memantau ke titik lokasi, sejumlah catatan sudah disampaikan ke publik. Dalam kegiatan tersebut, terdapat anak yang terpisah dengan orang tua-nya bahkan kelelahan. Tentu, Bawaslu perlu mendalami terkait hal ini.
KEYWORD :Penyalahgunaan Politik Hak Anak Kegiatan Politik
