Mahyudin
Batu- Dalam konstitusi Indonesia, negara menjamin hak setiap warganya untuk dipilih dan memilih dalam demokrasi di Indonesia.
Namun, pada faktanya praktik demokrasi Indonesia sangat mahal, sehingga sosok yang maju dipilih dalam kancah demokrasi Indonesia adalah sosok-sosok yang memiliki akses finansial berlebih atau memiliki donatur pengusaha kaya luarbiasa.
Wakil Ketua MPR RI DR. Mahyudin, ST, MM mengungkapkan bahwa situasi tersebut memaksa banyak individu yang memiliki kualitas namun minim akses finansial, akan berpikir seribu kali untuk maju dipilih. Hal tersebut menimbulkan monopoli demokrasi yang sangat pincang.
"Demokrasi yang ditempuh dengan jalan tersebut sangat berpotensi besar rentan bahkan sudah tetlihat nyata (dengan terkena OTT banyak kepala daerah sampai anggota legislatif) melakukan tindakan korupsi," katanya, usai acara Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan peserta ratusan guru-guru se kota Batu, di kota Batu, Jawa Timur, Selasa (28/8/2018).
Ditambahkan Mahyudin, jika keadaan tersebut dibiarkan akan semakin tidak jelas arah bangsa ini dan akan berdampak pada perilaku rakyat secara keseluruhan.
"Menurut saya, demokrasi kita harus dikembalikan lagi kepada demokrasi keterwakilan sehingga akan membuat biaya demokrasi Indonesia tidak mahal dan membuka kesempatan kepada rakyat yang memiliki kualitas tapi minim finansial untuk maju dipilih," ujarnya.
Dikatakan Mahyudin jika pemilihan misal kepala daerah dilakukan dengan asas keterwakilan oleh DPRD, selain biaya akan lebih murah, pengawasan juga akan lebih mudah karena hanya mengawasi anggota DPRD saja.
"Jika taraf kesejahteraan Indonesia sudah sangat baik, money politic tidak laku lagi dalam kancah demokrasi maka sistem satu suara satu orang bisa diberlakukan. Selama itu belum tewujud (kesejahteraan rakyat) maka demokrasi mahal yang mengandalkan money politic akan semakin merusak rakyat," tandasnya.
KEYWORD :Warta MPR Mahyudin
