Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo
Sorong - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pendamping desa tidak harus dijadikan mata pencaharian utama tetapi pandanglah hal itu sebagai pelaku usaha dengan menggali potensi desa yang ada.
Menteri menekankan bahwa pemerintah terbatas untuk pembiayaan tenaga pendamping desa. Sebab, untuk dana pelatihan pendamping desa saja diketahui mencapai Rp1,8 triliun dengan jumlahnya 40.000 pendamping.
"Buat teman-teman pendamping, saya minta bahwa tugas ini jangan dianggap sebagai mata pencaharian, tetapi tugas ini sebagai sebuah tempat pembelajaran sehingga pendamping Desa bisa belajar dan menjadi pengusaha pengusaha di Desa. Bisa menggerakkan masyarakat desa dan sekarang sudah banyak pendamping desa yang menjadi pengusaha di desa. Saya harapkan 5 sampai 10 tahun kedepan banyak pendamping desa ini yang menjadi pengusaha kelas menengah dan atas karena berbasis dari desa, karena Desa semakin berkembang," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat kunjungan kerja ke Sorong, Papua pada Sabtu (28/7).
Selanjutnya menteri Eko memaparkan mengenai efektivitas dana desa di tanah Papua. Menurutnya, prioritas dana desa di Papua digunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena untuk memulai pengembangan ekonomi, infrastruktur harus didahulukan sehingga masyarakat bisa melakukan mobilitas kerja sebagai upaya menggali produktivitas dari potensi desa dan masyarakat desa.
"Di Papua memang dana desa sebagian besar masih banyak digunakan untuk infrastruktur. Kalau dulu memang masih kurang sekali, tapi kalau di kota dan di daerah-daerah yang dekat kota, ya seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong infrastrukturnya sudah cukup dan mereka saya anjurkan untuk memulai di pengembangan ekonomi," jelasnya.
Kemudian dia menjelaskan bagaimana melakukan pengembangan ekonomi dengan menggali potensi desa salah satunya dengan cara badan usaha milik desa (BUMDes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Bahkan dia meminta para bupati untuk segera memberikan proposal terkait pengajuan BUMDes dan Prukades.
"Pengembangan ekonomi ya bisa melalui apa saja yang dapat digunakan untuk membuat bumdes aktivitas tugasnya bisa membentuk Bank Sampah, bisa membentuk desa desa wisata bisa membentuk pengelolaan pascapanen. Nanti tolong dikasih tau ke bupatinya masing-masing untuk ketemu saya ajukan proposal untuk program Prukades dan program ini nanti saya bisa `link` kan ke 19 kementerian dan lembaga dunia usaha dan perbankan untuk mensupport produk unggulan dari Kabupaten dan desa-desa tersebut," jelasnya.
Info Kemendes Eko Putro Sandjojo
