Kemnaker
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengapresiasi jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik “Clean dan Good Governance”.
Meski demikian, Menaker meminta jajaran Inspektorat Kemnaker agar meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi laporan keuangan yang sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itjen Kemnaker harus terus mengawal program, kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari korupsi,” ujar Menaker saat memberikan arahan pada acara silaturahmi keluarga besar Inspektorat Jenderal Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Selain itu, Menaker Hanif juga berpesan agar jajaran inspektorat juga membantu mempercepat proses penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Upaya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik adalah keharusan. Sesuai arahan Presiden Jokowi, uang negara harus dikelola secara baik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat dan manfaatnya harus dirasakan rakyat,” kata Hanif.
Menaker juga mengimbau agar jajaran inspektorat Jenderal juga mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan khususnya terkait realisasi anggaran.
“Saya percaya kerja keras membawa prestasi, mari kita buktikan kementerian ketenagakerjaan tidak kalah dengan kementerian lain," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Menaker, Inspektorat harus selalu inovatif kreatif dan profesional sebagai konsultan dan penjamin mutu pelaksanaan program dan kegiatan Kemnaker. Tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tapi pada keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Kemnaker.
"APIP harus mampu melaksanakan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari," imbau Menaker.
Menaker menambahkan, peran dan fungsi APIP semakin berkembang termasuk penanganan pengendalian gratifikasi, pendampingan implementasi, dan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pembangunan Zona Integritas dan penanganan saberpungli serta beberapa hal lain harus ditangani dengan maksimal.
KEYWORD :Info Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Menaker
