Penyaluran Dana Desa di Aceh "Kepepet" Tapi Efektif

Jakarta - Dalam kondisi "kepepet", alias mepet waktu   penyaluran Dana Desa Tahap 1 dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDesa), dan terlebih untuk Tahap 2  ke RKUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Aceh, akhirnya lancar setelah dilakukan diskusi secara seksama oleh stake holder Antar Kementerian dan Lembaga.

Hal tersebut disampaikan Direktur PMD Kemendes PDTT, M. Fachri di depan  para Bupati dan Wali Kota, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota dan  Pendamping Desa Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam rangka Pertemuan Pemantauan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Serta Padat Karya  Tunai 2018 Se Provinsi Aceh, (6/6/2018).

M. Fachri yang didampingi Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Bito dan Koordinator Pendampingan Regional 1, Arwani kembali mengingatkan, seluruh stakeholder yang hadir dalam acara tersebut untuk selalu  mendorong upaya percepatan penyaluran Dana Desa yang nantinya benar-benar dapat didaya gunakan untuk kepentingan rakyat Desa.

"Kita harus ingatkan terus filosofi Dana Desa itu. Dana Desa dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik, peningkatan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta mendorong  masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan", kata Fachri.

M. Fachri yakin segala kendala yang di hadapi di lapangan, akan terurai dan mendapatkan solusi terbaik  selama semua pihak selalu  fokus  dan duduk bersama demi mewujudkan cita-cita kemakmuran rakyat dan kemandirian Desa.

Pada kesempatan itu juga Fachri berharap agar seluruh Pendamping Desa lebih fokus mengawal dan fasilitasi Desa sehingga dalam waktu sekarang dan mendatang Dana Desa di Provinsi  Aceh dapat tersalurkan dengan baik dan sesuai target waktu.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Gubernur Aceh, M. Jafar, yang dihadiri oleh Stakeholder lintas Kementerian dan Lembaga tersebut menyimpulkan bahwa yang perlu mendapat perhatian secara serius adalah penyaluran DD Tahap 2 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), mengingat deadline waktu untuk penyampaian persyaratan penyaluran DD ke KPPN setempat adalah  tgl 25 Juni ini.

Pemkab/Kota hanya punya waktu 4 hari efektif karena terpotong hari libur, yakni 2 hari di minggu ini sebelum libur lebaran dan 2 hari setelah libur lebaran.

Oleh karena itu diharapkan  semua pihak harus lebih fokus menyelesaikan masalah ini secara cermat dan manfaatkan deadline waktu dengan sebaik-baiknya, katanya.

KEYWORD :

Info Kemendes Padat Karya Tunai Direktur PMD

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun