ilustrasi buruh
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan berbagai cara untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya dengan mempersiapkan tenaga kerja profesional untuk kebutuhan industri.
"Kita terus dorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) mampu menghasilkan lulusan pelatihan kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri sehingga mempercepat pengurangan pengangguran dan memperbanyak wirausaha mandiri," kata Dirjen Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono, dalam keterangan tertulis dari Biro Humas Kemnaker, Jumat (16/2/2018).
Pernyataan Bambang dibacakan Kepala Sekretariat BNSP Darwanto dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) UPTD BLK binaan BBPLK Bekasi di Cirebon, Jawa Barat, akhir pekan ini.
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Cara Kemnaker menciptakan tenaga kerja salah satunya dengan mengadakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi menargetkan 18.624 peserta mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan 12.880 peserta ditargetkan tersertifikasi pada 2018.
Bambang mengatakan, target tersebut bisa terwujud jika BBPLK Bekasi membangun sinergi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) binaannya.
"Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. BBPLK Bekasi harus bersinergi dengan BLK binaannya agar target pelatihan PBK dan sertifikasi tenaga kerja bisa tercapai," kata Bambang.
BBPLK Bekasi mendapat tambahan 25 BLK binaan pada 2018. Sebelumnya BBPLK Bekasi hanya memiliki empat BLK binaan. Dengan tambahan tersebut jumlah BLK binaan BBPLK Bekasi menjadi 29 yang terdiri dari 23 BLK UPTD dan 6 BLK Komunitas.
Menurut Bambang, penambahan BLK binaan harus disikapi dengan baik oleh BBPLK Bekasi agar pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan di daerah bisa berjalan dengan baik. Beberapa hal perlu dilakukan agar pelatihan dan sertifikasi berjalan dengan baik antara lain meningkatkan kompetensi instruktur di BLK binaan, pemenuhan kebutuhan assesor untuk pelaksanaan uji kompetensi, dan menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan serta potensi daerah.
Sementara itu, Kepala BBPLK Bekasi, Helmiaty Basri mengatakan pelaksanaan Rakornis bertema `Percepatan Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Dalam Rangka Menciptakan Tenaga Kerja Kompeten` dilaksanakan untuk menyamakan visi dan misi dengan BLK binaan.
"Rakornis ini bertujuan untuk menyamakan presepsi dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di BLK binaan. Selain itu, juga untuk mengindentifikasi dan membahas perencanaan program Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK binaan pada 2019," ungkap Helmiaty.
Helmiaty menambahkan, penyamaan persepsi pelatihan adalah hal mutlak yang menentukan kualitas pelatihan. BLK binaan di daerah harus menerapkan pelatihan berbasis kompetensi seperti yang dilakukan BLK milik pemerintah pusat.
"PBK dilakukan agar kompetensi lulusan BLK sesuai dengan kebutuhan industri. PBK dan sertifikasi profesi merupakan salah satu pilar pengembangan SDM selain SKKNI dan KKNI," kata Helmiaty.
KEYWORD :Info Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Menaker
