Marlen Sitompul | Kamis, 01/02/2018 16:13 WIB
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini
Jakarta - Realitas masalah kelautan di Indonesia utamanya pada tingkat kesejahteraan nelayan masih terbilang cukup rendah. Dimana, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumberdaya laut dari ancaman ilegal.
Ketua
Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, persoalan tersebut selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun.
"Kita ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Jazuli, dalam diskusi bertajuk "Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia", Kamis (1/2).
Narasumber diskusi ini antara lain
Susi Pudjiastuti (Menteri
Kelautan dan Perikanan RI), yang diwakilkan oleh dua Dirjen Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar, Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV FPKS DPR RI), Zulhamsyah Imran (Pakar/Dosen FPIK IPB) dan Riyono (Ketua Umum ANNI/Aliansi Nelayan Indonesia).
Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi belum maksimal melakukan pembangunan sektor kemaritiman, termasuk di dalamnya kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.
"Selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri," terangnya.
Atas permasalahan tersebut, FPKS merekomendasikan empat langkah kebijakan sebagai berikut:
1. Pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya. Persoalan alat tangkap cantrang ini sudah terjadi lebih dari 3 tahun, namun belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution.
Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia.
2. Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dan mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
3. Pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam.
4. Pemerintah harus meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat.
KEYWORD :
Susi Pudjiastuti Fraksi PKS Kelautan
