Soal Efisiensi Anggaran, Menaker: Presiden Apresiasi Bukan Menyentil

Jakarta — Menanggapi berita dirinya disentil Presiden terkait dengan perencanaan anggaran di kementeriannya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan bahwa sebagian media tidak komplit atau tidak utuh mengutip pidato Presiden dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah "Dana Rakca" Tahun 2017, di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.

“Lha wong itu judulnya Presiden memuji, memberikan apresiasi ke Kemnaker dan meminta para menteri serta gubernur mencontoh Kemnaker kok jadinya disebut menyentil, nyemprot atau marah. Kebalik-balik itu”, katanya.

Menurut Hanif, ada kalimat dalam pidato Presiden yang hilang dari pemberitaan beberapa media, yaitu kalimat “Ini sudah diubah semuanya di Kemnaker”. Kalimat itu, kata Hanif, menegaskan adanya perubahan dalam perencanaan anggaran di Kemnaker yang oleh Presiden dijadikan contoh agar diikuti oleh kementerian lain dan pemerintah daerah.

“Inti dari pesan Bapak Presiden itu adalah bahwa menteri atau kepala daerah harus mengawal dan memonitor perencanaan kegiatan dan anggaran hingga detil. Tujuannya agar perencanaan anggaran dapat lebih efisien dan berorientasi output. Itu tercermin dari alokasi belanja inti yang harus lebih dominan, bukan belanja pendukung seperti rapat dan lain-lain itu. Alhamdulillah di Kemnaker sudah kita ubah dan karena itu dijadikan contoh oleh Presiden dalam pidato kemarin”, jelasnya.

Hanif menjelaskan sebelum rapat di istana kemarin Presiden menelepon dirinya mengenai perubahan yang telah dilakukan Kemnaker dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden juga sempat berdiskusi panjang dengan Hanif mengenai hal itu. Saat itu, kata Hanif, ia melaporkan terobosan perencanaan kegiatan dan anggaran di kementeriannya yang sangat diapresiasi oleh Presiden.

Lebih lanjut Hanif menguraikan bahwa problem perencanaan anggaran bukan masalah teknis, melainkan politis. Jika selama ini penyusunan anggaran terlihat proporsi belanja pendukung yang terlalu besar, hal itu bukan karena jajaran birokrasi tidak tahu. Berdasarkan pengalamannya, kata Hanif, hal itu karena political will yang lemah dari sebagian jajaran birokrasi untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang berorientasi pada output. Oleh karena itu, kontrol dari atasan hingga tingkat menteri atau kepala daerah menjadi sangat penting. Jangan sampai atasan hanya terima beres dari bawahan.

Pengalaman di Kemnaker itu disampaikan Presiden dalam pidatonya di istana kemarin. Presiden mengingatkan semua menteri, gubernur dan bupati/walikota agar melakukan efisiensi anggaran dengan mengontrol detail perencanannya. Pos belanja untuk kegiatan inti dalam suatu kegiatan, kata Presiden, harus lebih besar dari pos belanja kegiatan pendukung. Presiden menyebut hal tersebut sudah dilakukan Kemnaker.

KEYWORD :

Kemenaker hanif dakhiri info ketenagakerjaan

Ganjar akan hadiri putusan sidang sengketa pemilu pekan depan

PSG bangkit dan balikkan keadaan setelah hajar Barcelona 4 -1

Gosip Panas di Ajang Coachella 2024, Billie Eilish Berciuman dengan Dua Wanita

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Diadili

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar