Selasa, 16/04/2024 23:37 WIB

Pemerintah Jepang Inginkan Administrasi MRT Jalur 2 Dipercepat

Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi.

Sejumlah pengunjung berkunjung ke terowongan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Jakarta - Pemerintah Jepang menginginkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Lintas Utara Selatan tahap II, yakni pada jalur Lebak Bulus-Bundaran HI, agar pelaksanaan administrasinya dipercepat. Juga akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan sesuai target pada Desember 2017.

Hal itu dikemukakan Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Joice. Katanya, keingingan itu berdasarkan hasil pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang.  

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. "Pemerintah Jepang siap mendukung penuh terkait dengan teknologi," kata Joice.

Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi.

Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi.

Pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I. Disitu, katanya, Pemerintah Pusat akan menanggung beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung beban sebesar 51 persen.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT.

KEYWORD :

Proyek MRT Jepang Kementerian Perhubungan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :