Sabtu, 21/10/2017 15:27 WIB

Komisi VII DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian LHK

Komisi VII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2018 sebesar Rp 8.025.646.692.000.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron (Foto: Humas DPR)

Jakarta - Komisi VII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2018 sebesar Rp 8.025.646.692.000. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian LHK, Rabu (11/10).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pada realitasnya, anggaran baik yang menjadi perspektif pembahasan di Komisi IV maupun Komisi VII harus ditetapkan secara seragam. Sehingga, tidak ada perbedaan penetapan. Karena ini akan menjadi satu kesatuan anggaran RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018.

"Tadi ada beberapa catatan dan sudah masuk dalam keputusan, karena pembahasan pada waktu penyusunan RKA-KL sebelum pembahasan di Badan Anggaran sudah dilakukan, bahkan pendalaman untuk masing-masing per eselon I per program juga sudah dilakukan," kata Herman, usai menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, di Gedung DPR.

Herman menjelaskan, perdebatan yang terjadi hanya bersifat normatif dan hanya lebih kepada saran-saran bagi peningkatan program di masa yang akan datang. Misalnya, antara kehutanan Sosial dan penataan lingkungan harus sinkron.

"Pada setiap eksploitasi sumber daya pasti ada implikasi terhadap lingkungan. Sehingga terhadap sektor-sektor yang memenuhi unsur eksploitatif harus juga ada perhatiannya kepada unsur lingkungan. Keseimbangan ini adalah dalam rangka menjaga terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu, dan keniscayaan pembangunan pasti menimbulkan dampak," tandasnya.

Menurutnya, secara umum seluruh kegiatan pasti sangat bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya Badan Restorasi Gambut.

"Semuanya kental dengan nuansa lingkungan, hanya titik konsentrasi dan proporsi ini menjadi pembahasan lebih mendalam di Komisi VII, tentu yang sangat terkait dengan persoalan lingkungan hidup," terang politikus Partai Demokrat itu.

TAGS : Warta DPR Komisi VII DPR Herman Khaeron




TERPOPULER :

TERKINI

Komdis PSSI Kenakan Sanksi Madura United

Madura United oleh PSSI dinilai telah melakukan pelanggar...

SBY Puji Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Ketua Umum Partai Demokrat SBY menyampaikan ucapan selama...

Bosan Dikambing Hitamkan? Ikuti Tips Ini

Ini langkah-langkah buat kalian yang diperlakukan tidak a...

Kumpulkan Mainan, Wanita Ini Pecahkan Rekor Dunia

Harnes menambahkan koleksinya hampir 2.000 keping, tapi d...

Ketua DPR: Pesantren Merupakan Roh Bangsa Indonesia

Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) menghadiri Haul ke-28...

Pemahaman Pancasila Bendung Paham Radikal

Pemahaman radikal ini sangat berbahaya sebab paham terseb...

HNW: Komunis Radikalisme Paling Radikal

Sila-sila Pancasila bisa dijadikan alat untuk melaksanaka...

Bantahan Mantan PM Malaysia, "Saya Tak Hina Orang Bugis"

Pernyataan itu membuat Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis M...

Wow, Pemakaman Raja Thailand Habiskan Dana Rp1,2 Triliun

Sebuah pemakaman yang mewah akan digelar oleh kerajaan un...

Kendaraan Freeport Ditembaki Orang Tak Dikenal

Penembakan terjadi terhadap kendaraan patroli Security an...

Amerika Akui Senjata Kimia Bukan Perbuatan Assad

AS telah mengakui bahwa serangan senjata kimia Sarin yang...