Komisi VII DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian LHK

Jakarta - Komisi VII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2018 sebesar Rp 8.025.646.692.000. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian LHK, Rabu (11/10).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pada realitasnya, anggaran baik yang menjadi perspektif pembahasan di Komisi IV maupun Komisi VII harus ditetapkan secara seragam. Sehingga, tidak ada perbedaan penetapan. Karena ini akan menjadi satu kesatuan anggaran RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018.

"Tadi ada beberapa catatan dan sudah masuk dalam keputusan, karena pembahasan pada waktu penyusunan RKA-KL sebelum pembahasan di Badan Anggaran sudah dilakukan, bahkan pendalaman untuk masing-masing per eselon I per program juga sudah dilakukan," kata Herman, usai menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, di Gedung DPR.

Herman menjelaskan, perdebatan yang terjadi hanya bersifat normatif dan hanya lebih kepada saran-saran bagi peningkatan program di masa yang akan datang. Misalnya, antara kehutanan Sosial dan penataan lingkungan harus sinkron.

"Pada setiap eksploitasi sumber daya pasti ada implikasi terhadap lingkungan. Sehingga terhadap sektor-sektor yang memenuhi unsur eksploitatif harus juga ada perhatiannya kepada unsur lingkungan. Keseimbangan ini adalah dalam rangka menjaga terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu, dan keniscayaan pembangunan pasti menimbulkan dampak," tandasnya.

Menurutnya, secara umum seluruh kegiatan pasti sangat bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya Badan Restorasi Gambut.

"Semuanya kental dengan nuansa lingkungan, hanya titik konsentrasi dan proporsi ini menjadi pembahasan lebih mendalam di Komisi VII, tentu yang sangat terkait dengan persoalan lingkungan hidup," terang politikus Partai Demokrat itu.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII DPR Herman Khaeron

Ganjar Pranowo Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Bertemu Tersangka Korupsi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Polisi

Dissenting Opinion, Hakim Saldi Isra: Pemilu Harusnya Diulang di Sejumlah Daerah

Jokowi soal Putusan Gugatan Pilpres 2024: Itu Wilayahnya MK

Dissenting Opinion, MK Nyatakan Pemilu Ulang Sejumlah Daerah

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024

Kementan Latih Petani Muda Asean Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar