Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran (Menlu Ir), Bahram Qasemi (Foto: Pars Today)
Jakarta - Pemerintah Iran mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan timbal balik sebagai respon terhadap Mahkamah Agung AS yang mengizinkan beberapa pelaksanaan larangan perjalanan enam negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Pengadilan AS yang lebih rendah menghalangi perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada 6 Maret mencakup larangan 90 hari larangan terhadap orang-orang dari negara termasuk Iran dan Libya dan larangan 120 hari untuk semua pengungsi. Namun Mahkamah Agung pada Senin (26/6) menerapkan prosedur pemeriksaan yang lebih ketat.
"Keputusan tersebut merupakan diskriminasi terhadap umat Islam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi dikutip dari IRNA.
Dilansir Arab News pada Rabu (29/6) Republik Islam Iran dengan hati-hati memeriksa keputusan Mahkamah Agung AS akan mengambil tindakan proporsional dan timbal balik, kata Qassemi. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih jauh,
Penduduk AS harus mengajukan visa turis sebelum bepergian ke Iran, dibandingkan dengan yang lain termasuk orang Jerman yang dapat memperolehnya pada saat kedatangan.
Rusia Sebut Amerika Serikat Munafik
Selama kampanye kepresidenannya pada tahun 2016, Trump berkampanye untuk penghentian secara total dan menyeluruh umat Islam memasuki negara yang dijuluki Paman Sam tersebut, dengan alasan keamanan nasional.
Pengadilan juga memberi contoh tentang siapa yang berhak lolos dari pembebasan, termasuk mereka yang memiliki ikatan keluarga dekat di Amerika Serikat, mendapatkan tempat di universitas AS, atau menawarkan pekerjaan.
Qassemi mengatakan AS menargetkan negara-negara yang salah untuk larangan visa. "Sangat disesalkan bahwa pemerintah Amerika, karena pandangan ekonomi dan komersial mereka yang picik, telah menutup mata terhadap pelaku utama terorisme di Amerika," katanya.
KEYWORD :Iran Amerika Serikat Terorisme
