DPR Dinilai Tak Paham Pansus Hak Angket KPK

Jakarta - DPR dinilai tak paham terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, tidak tepat DPR menggulirkan hak angket KPK.

Budayawan Ridwan Saidi mengatakan, substansi pembentukan Pansus Hak Angket KPK tidak tepat.

"Angket itu penyelidikan terhadap kebijakan lembaga negara. DPR itu ngga paham dengan baik angket itu apa," kata Ridwan, Jakarta, Selasa (27/6).

Kata Ridwan, permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menghadirkan tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani juga dianggap dapat mengganggu proses hukum.

"Belum ada proses hukum, tapi orang sudah dihabisi di depan publik. Tapi jangan mengudal-udal soal rekaman, tidak bisa," tegasnya.

Untuk itu, Ridwan meminta agar DPR dan KPK bersikap negarawan dalam menyikapi proses hukum yang berlaku di tanah air. "Kembalilah sebagai negarawan. Kalau mereka berantem semua, hancurlah negeri ini," katanya.

Diketahui, ada empat agenda utama Pansus Hak Angket KPK, yakni terkait kelembagaan KPK, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan terkait pelaksanaan kewenangan penegakan hukum.

KEYWORD :

Angket KPK Pansus Angket KPK DPR

Ganjar akan hadiri putusan sidang sengketa pemilu pekan depan

PSG bangkit dan balikkan keadaan setelah hajar Barcelona 4 -1

Gosip Panas di Ajang Coachella 2024, Billie Eilish Berciuman dengan Dua Wanita

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Diadili

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar