Ada yang menyebut BPJS Kesehatan sebagai riba.
Jakarta - Di media sosial muncul perdebatan soal riba dan haramnya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan seorang dokter, yang viral di medial sosial facebook, enggan melayani pasien karena menyebut layanan BPJS termasuk riba.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan BPJS riba adalah terlalu mengada-ada dan berlebihan. Menurutnya, prinsip yang dikedepankan dalam program BPJS adalah gotong royong. Artinya, kata Saleh, orang yang mampu diharapkan dapat membantu orang yang kurang mampu.
"Lalu dimana ribanya? Setelah saya renungkan dan pelajari lagi, saya sama sekali belum menemukan aspek riba dalam program BPJS itu," tukas Saleh di Jakarta, Jumat (26/5) siang.
Anggota DPR dari Fraksi PAN itu menegaskan bahwa sampai saat ini, pembiayaan program BPJS malah lebih banyak menggunakan APBN. Khusus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), semua pembiayaan berasal dari APBN.
"Pada tahun 2017 ini, anggaran BPJS Kesehatan disetujui sebesar 25 triliun," ucap Saleh.
Pembiayaan PBI, jelas Saleh, hanyalah peristiwa mu`amalah biasa. Biaya pengobatan orang sakit dibayarkan oleh negara, tidak jauh berbeda dengan orang sakit yang membayar sendiri. Oleh karena itu, lanjut Saleh, sulit ditemukan aspek riba di dalamnya.
Saleh menyebut dalam Surat Almaidah ayat 2, disana diperintahkan agar setiap orang beriman tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Landasan tolong menolong itulah yang dirangkum dalam kebijakan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, membantu sesama.
"Justru program BPJS Kesehatan menjadi wadah yang baik dalam membumikan perintah tolong menolong tersebut," tegas Saleh, menutup pembicaraan.[]
KEYWORD :bpjs kesehatan saleh partaonan daulay
