Presiden Jokowi
Jakarta - Pada saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Istana Bogor, pada Selasa, 23 Mei 2017, Presiden menyatakan apresiasi kerja keras jajaran pemerintah pusat yang peroleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun ketika mengetahui ada kementerian yang masih menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias Disclaimer, Presiden yang disapa Jokowi ini suaranya rada tegas. Dia meminta agar segera berbenah. "Target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP aja tidak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian dan lembaga karena ini adalah uang rakyat," tegas Presiden. Kementerian dengan opini Disclaimer itu ialah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Menterinya Imam Nahrawi. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menterinya Susi Pudjiastuti. Berdasarkan catatan, Kemenpora sudah dua kali meraih predikat opini itu, pada anggaran tahun 2015 dan 2016.Opini TMP maksudnya, opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Sedangkan dari kelembagaan atau badan negara yang opini TMP; Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif. Presiden berpesan kepada jajarannya agar secara serius mengelola keuangannya. Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia.
"Saya ingin esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Jadi APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan harus kita pastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan uang rakyat," ujar Jokowi.Haris YL Diduga Korban Mafia Auditor BPK, Terpidana Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
Presiden Jokowi Kemenpora BPK
