Oesman Sapta Odang saat dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seharusnya segera mengambil sikap terkait rangkap jabatan Oesman Sapta Odang. Lelaki yang akrab disapa OSO ini diketahui menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), wakil ketua MPR, serta ketua umum Partai Hanura.
Demikian ditegaskan Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida di kantornya, Jakarta, Senin (22/5/2017). Oesman sebelumnya menyatakan siap melepas jabatan wakil ketua MPR bila memang itu yang harus diambil terkait rangkap jabatan. Meski demikian, OSO menyebut posisinya ini tak menyalahi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3.
"Harusnya MPR harus keluarkan statement. Waktu itu secara personal OSO sudah keluar statmen (siap mundur dari wakil ketua MPR)," tegas Laode Ida.
Dikatakan Laode, DPD harus menggelar rapat paripurna untuk memutuskan siapa anggotanya yang menggantikan posisi Oesman. "DPD kan harus pilih orangnya untuk ditempatkan di MPR menggantikan OSO. Sekarang problemnya di DPD. DPD harus bermusyawarah siapa yang menggantikan OSO," ujarnya.
Meski demikian, sambung Laode, MPR tak langsung serta merta memaksa DPD untuk segera memutuskan pengganti Oesman untuk duduk di kursi pimpinan. "Sacara kelembagaan MPR kan nggak bisa maksa DPD, tetapi meminta, mengimbau. Saya kira belum lama lah ini, saya kira dalam batasan-batasan yang bisa ditoleransi," terang dia.
Disisi lain, Laode menyarankan adanya penataan ulang untuk DPD secara kelembagaan. Itu dimaksudkan untuk memperbaiki fungsi sesungguhnya lembaga yang menampung senator dari setiap daerah tersebut.
"Menurut saya di DPD secara keseluruhan harus di tata ulang secara kelembagaan untuk menghadirkan orang-orang yang datang ke Jakarta itu bukan untuk hura-hura loh. Datang ke Jakarta dipilih daerah untuk kerja memperjuangkan kepentingan daerah," tandas mantan anggota DPD itu.
Kisruh DPD OSO MPR
