Ilustrasi Paripurna DPR
Jakarta - Komisi I DPR mendukung opsi pemerintah membubarkan organisasi berafiliasi Trans-Nasional Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasannya, tindak tanduk HTI berseberangan dengan nilai paham Pancasila sebagai ideologi tunggal negara Indonesia.
"Ada pernyataan jelas bila HTI ingin mendirikan Negara kekhilafahan. Dan terindikasi memiliki jaringan yang kuat dengan kelompok-kelompok teroris international. Dan dalam pernyataan-pernyataan mereka, baik dalam dakwah dan dalam simbol-simbol yang di munculkan, semua menyatakan bahwa Pancasila bukanlah konsep negara yang mereka inginkan di Indonesia," ujar anggota komisi I DPR fraksi Golkar, Dave Laksono kepada Jurnas.com di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Dave mengapresiasi sikap tegas pemerintah. Ia yakin sikap tegas pemerintah berlandaskan alasan yang rasional. Menurutnya, Pemerintah membuat kebijakan pasti sudah memperhitungkan dampaknya. "Dan menggunakan landasan hukum yang kuat. Ada landasan yang dapat digunakan pemerintah agar membubarkan HTI dlm waktu yg singkat, dikarenakan sudah jelas menyatakan anti terhadap ideologi negara," ungkapnya.
HTI, lanjut Dave, menginginkan perubahan dalam konstitusi dan ideologi negara. "Dan ini jelas-jelas adalah niat untuk makar dan akan menghancurkan prsatuan dan kesatuan kita. Maka itu keputusan pemerintah adalah sudah tepat," terangnya.
Komisi I DPR Dave Laksono HTI
