Kasus BLBI, Alasan PAN Tolak Hak Angket KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus tindak kejahatan korupsi kelas kakap. Hal itu menjadi alasan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak hak angket KPK yang diusulkan Komisi III DPR.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, lembaga anti rasuah itu perlu dukungan dari parlemen dan pemerintah dalam membongkar tindak kejahatan korupsi besar termasuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Padahal KPK sudah membongkar kasus-kasus besar tentu perlu dukungan, perlu support dari parlemen, dari pemerintah agar kita semua bisa tuntas apalagi masalah BLBI," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/5).

Sebab, kata Zulkifli, kasus BLBI merupakan kasus korupsi besar yang sudah cukup lama. Sehingga, perlu ada dukungan dari semua pihak untuk segera mengungkap kasus tersebut.

"Bayangkan kita masih bayar bunga bank rekap, 40T-50T per tahun uang rakyat. Oleh karena itu saya menolak keras hak angket terhadap KPK," tegasnya.

Selain itu, lanjut Zulkifli, hak angket KPK tersebut nantinya akan bermuara kepada hak menyatakan pendapat pada Presiden Jokowi. Untuk itu, ia mempertanyakan sikap partai koalisi pemerintah mendukung hak angket KPK itu.

"Kan pertanyaan publik, kenapa bikin hak angket? Apalagi kalau partai-partai itu pendukung pemerintah. Karena pada akhirnya menyatakan pendapat pada presiden," katanya.

KEYWORD :

Hak Angket KPK Paripurna DPR Kasus BLBI

Lahir dari Keluarga Terkenal Hollywood, Drew Barrymore Ungkap Kebodohan Genetik

Gus Muhdlor Bakal Ajukan Praperadilan, KPK: Itu Hak Tersangka

Demokrat Hormati Langkah Megawati Ajukan Amicus Curiae

KPK Eksekusi Sanksi Etik Mantan Karutan Terkait Pungli

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar