Presiden Jokowi saat meresmikan tol Tanjung Priok.
Tangerang - Kritik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal larangan cantrang direspon Presiden Joko Widodo. Dalam waktu dekat, Presiden akan memanggil Menteri Susi untuk membahas persoalan tersebut.
"Ya ada satu, dua yang sudah saya dengar. Tapi saya belum berbicara dengan Menteri KKP. Nanti kalau sudah berbicara dengan menteri, saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa," katanya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4).
Jokowi menyatakan akan mengevaluasi kebijakan cantrang karena pemerintah menginginkan memberikan kebijakan yang terbaik untuk para nelayan.
"Ya saya ini akan melihat dulu lapangannya seperti apa, saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri KKP tetapi percayalah kalau kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan," ujarnya.
Pada Rabu kemarin, Cak Imin bersama jajaran Fraksi PKB menemui para nelayan pantura di Tegal, Jawa Tengah. Di depan para nelayan, Cak Imin mengaku terkejut melihat kesusahan nelayan selama dua tahun ini belum terselesaikan dengan baik.
Cak Imin menyatakan pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan yang diberlakukan Menteri Susi Pudjiastuti membuat nelayan kesulitan mencari ikan dan berdampak pada kondisi ekonomi mereka.
PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi
"Saya kaget mendengar laporan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari FPKB bahwa masalah nelayan setelah 2 tahun lebih kok masih belum beres, karena itu saya memutuskan untuk melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," ujar Cak Imin.
Selanjutnya Cak Imin akan menginstruksikan menteri kader PKB di kabinet untuk mengangkat nasib nelayan Pantura dalam Sidang Kabinet, termasuk mempersoalkan larangan cantrang ini.
"Saya secara pribadi juga akan menyampaikan langsung fakta yang saya temui ini kepada Presiden Jokowi agar ada jalan keluar terbaik bagi nelayan," ujarnya.
KEYWORD :
Jokowi Muhaimin Iskandar cantrang
