Menteri Keuangan RI Sri Mulyani
Jakarta – Memastikan pembangunan sesuai prioritas nasional menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani harus melibatkan seluruh kementerian dan birokrasi di tingkat bawah. Sebab, jika tidak demikian, maka seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, selamanya pembangunan di Indonesia tidak akan fokus, dan tidak memberikan hasil yang maksimal.
Selain komunikasi antar lembaga pemerintah, Menkeu juga akan menekankan pelaksanaan pembangunan prioritas nasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat.
“Kalau dari daerah kan instrumen DAU itu sepenuhnya di APBD. Nah, DAK bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional, karena berguna untuk daerah dalam mengejar ketertinggalan mereka,” kata Sri Mulyani, Rabu (26/4) di Jakarta.
Selain itu, Menkeu juga menegaskan pentingnya integrasi antar kementerian, dalam menetapkan program prioritas suatu daerah. Bukan banyak program namun tidak fokus, melainkan satu atau dua program namun terfokus.
“Tadi kan presiden sudah meminta agar masalah seperti irigasi itu dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR. Lalu ketika PU mengetahui lokasinya, maka akan disesuaikan,” tambahnya.
Meski demikian, satu hal yang menurut Sri Mulyani sangat krusial adalah kebijakan (policy) yang diterapkan oleh masing-masing daerah. Kebijakan, lanjut Menkeu, harus saling menguatkan bukan malah tumpang tindih hingga akhirnya memperlambat proses pembangunan.
“Negara Indonesia itu negara yang besar. Tapi tidak diuntungkan dari sisi size-nya karena berbagai pemerintah daerah, kota, kabupaten dan provinsi semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang akhirnya malah membuat Indonesia terpecah-pecah,” pungkasnya.
Menteri Keuangan Musrembangnas Prioritas Nasional
