Presiden RI Joko Widodo didamping Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah meluncurkan skema investasi Kerjasama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di segala lini.
Dengan demikian, upaya ini harus senantiasa berjalan serempak hingga ke level pemerintah provinsi dan kabupaten, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Kita sedang mengalami ancaman fragmentasi. Yakni bukan mengarah jadi pasar besar, tapi malah terpecah jadi 516 pasar yang terbagi dalam provinsi dan kabupaten/kota," kata Presiden RI Joko Widodo, Rabu (26/4) di Jakarta.
"Bayangkan kalau masing masing buat aturan regulasi dan format sendiri betapa bingungnya investor," tambahnya.
Jokowi mengingatkan saat ini perkembangan dunia sudah melesat jauh. Oleh karena itu, setiap elemen birokrasi dituntut berpikir keras agar tidak terjebak dalam pola rutinitas program yang tidak memberikan kemajuan bagi negara.
PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi
Ia mencontohkan China sudah menggunakan uang elektronik dengan menggunakan perangkat mobile setiap kali melakukan transaksi. Uang cash dan kartu kredit sudah dianggap kuno di negara tirai bambu tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk sumber daya energi di Indonesia. Yakni memaksimalkan tenaga surya ketimbang energi konvensional.
"Migas kita baru bicara shell oil dan shell gas, yapi dunia sudah beralih ke solar panel dan energi baterai yang harganya sangat murah. Kita yang konvensional aja gak rampung rampung. Orang lain sudah ke mana mana," ujar Jokowi.
Musrembangnas Kementerian PPN Bappenas Jokowi
