Presiden RI Joko Widodo membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2018, Rabu (26/4)
Jakarta - Presiden RI Jokowi menegaskan, agar kepala daerah tidak terlalu bergantung dengan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur nasional. Sebab, jumlah APBN saat ini tidak akan mampu menutupi seluruh pembiayaan tersebut.
Dengan demikian, Jokowi menuntut agar keran investasi dibuka selebar-lebarnya baik untuk investor lokal maupun asing. Karena, hanya dengan cara itulah kebutuhan infrastruktur dalam negeri dapat terpenuhi.
"APBN dan APBD kita kecil sekali. Sedangkan kita butuh Rp5.500 triliun dalam lima tahun. Anggaran kita saat ini Rp1.500 triliun. Itu di bawah 30 persen. Sisanya? Ya dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali investasi dan mendapatkan investor," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas), Rabu (26/4) di Jakarta.
Tidak hanya soal anggaran, Jokowi juga menyoroti kinerja daerah yang tidak fokus pada program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga, dari tahun ke tahun pembangunan tidak memberikan hasil yang baik.
"Masih tidak ada konsolidasi dan integrasi yang baik antara pusat dengan daerah. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome. Ayo pertajam prioritas. Satu atau dua tapi fokus itu justru lebih baik," ujar Jokowi.
PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi
Hingga saat ini, pemerintah melalui Bappenas telah menerapkan dua skema investasi di bidang pembangunan infrastruktur nasional. Pertama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kedua, Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA).
Musrembangnas Jokowi Kementerian PPN Bappenas
