Sabtu, 22/07/2017 19:51 WIB

Renusa Anggap, Pemerintahan Jokowi-JK Tidak Konsisten

Pada kebijakan dalam negeri  pemerintahan Jokowi masih lemah dalam menyelesaikan sengketa partai politik.

Presiden Joko Widodo saat berpidato terkait kebijakan Tax Amnesty

Jakarta - Pertengahan jalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla bukannya semakin membaik, malah semakin meragukan. Bahkan dianggap sangat berbahaya dan sudah tidak konsisten lagi dengan gembar gembor program Nawa Cita yang pernah diagungkan.

"Malah ada tendensi ingin mengacaukan kedaulatan bangsa, ekonomi dibuat morat marit, dan kepribadian bangsa malah kesannya ingin dipecah belah. Padahal, harusnya sebagai pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan dan menganyomi semua kepentingan negara dan masyarakat," ujar Presidium Relawan Nusantara (Renusa), Andi Razak Wawo kepada jurnas.com.

Dipapar Razak Wawo yang juga alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini,  pada kebijakan dalam negeri  pemerintahan Jokowi masih lemah dalam menyelesaikan sengketa partai politik. Misalnya, sampai saat ini belum juga menuntaskan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP), konflik pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta yang menyita tenaga dan biaya, serta merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

"Kemudian dari sisi hukum, penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan belum kelihatan adanya penegakan Supremasi Hukum karena masih adanya intervensi Pemerintah dan Parlemen untuk  kepentingan kelompoknya. Juga adanya pembiaran pemerintah dan parlemen untuk mengkriminal KPK," ujar Andi Razak.

Pada sektor luar negeri, Andi Razak mengatakan, penjagaan terhadap  batas negara belum bisa diakui secara Internasional dan akhirnya  sering menjadi sengketa perbatasan dengan  Malaysia, Singapore dan China. "Berbondong bondongnya orang China masuk ke Indonesia,  baik melalui darat laut dan udara tanpa memiliki ijin tinggal yang resmi. Juga masih gampangnya kapal penangkap ikan illegal yg sangat merugikan negara," ujarnya.

Kemudian pada sektor ekonomi, Andi Razak memaparkan, kemandirian ekonomi yang  direncanakan kelihatan jauh dari kenyataan. Pemerintah saat ini hanya menjaga stabilitas ekonomi agar pelaksanaan APBN tidak defisit sampai 30 persen dengan cara  tax amnesty dan menaikkan pajak lainnya. "Ini akan sangat memberatkan belanja dan kebutuhan sehari-hari rakyat," ujarnya.

Hal yg Terakhir adalah Kepribadian bangsa yang  sangat fundamental dan agak terusik. Andi Razak mengatakan, karena  saat ini ada gejala timbulnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Aliran)  yang  sengaja diciptakan dan dibiarkan utk memecah memecah pesatuan.  "Bila ini terjadi akan bisa berakibat fatal yang  akan menghancurkan ideologi dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

"Contohnya,  Ahok  yang jelas penista agama hanya dapat tuntutan oleh Jaksa selama 1 tahun dengan masa percobaan dua tahun. Artinya bebas dengan syarat. Sedangkan hukuman sebelumnya terhadap penista agama minimal 5 tahun penjara. Ada rasa ketidakadilan yang sengaja dilakukan," ujar Razak Wawo.

TAGS : Renusa Andi Razak Wawo Jokowi




TERPOPULER :

TERKINI

Siap-Siap, Pemerintah Ubah Sistem Perkuliahan Pancasila Semester Ini

Pancasila sudah tidak lagi pas jika hanya sebatas dihafal...

Jokowi Jadi Presiden Pertama yang Membuka Kongres Pancasila

Kehadiran Jokowi dalam kegiatan kongres tahun ini merupak...

Konflik Timteng, Iran Siap Buka Dialog dengan Saudi

Teheran siap membuka dialog dengan Arab Saudi untuk menye...

Indonesia Kecam Kekerasan di Masjid Al-Aqsa

Pemerintah Indonesia menolak segala bentuk aksi kekerasan...