Marlen Sitompul | Jum'at, 14/04/2017 02:16 WIB
Jakarta - Partai Golkar membantah minta Presiden Jokowi membatalkan pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi mencekal Setnov dalam kasus korupsi e-KTP.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, sebagai tindakan blunder jika Golkar meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pencekalan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.
"Terlalu bodoh (Golkar) kita meminta," kata Idrus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4).
Sebab, kata Idrus, Presiden Jokowi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi serta tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
"Logis enggak kita meminta, sementara kita tahu beliau (Presiden Jokowi) adalah punya komitmen pemberantasan korupsi. Orang yang menghargai lembaga dan tidak mungkin mengintervensi," terangnya.
Idrus menjelaskan, partai berlambang pohon beringin itu hanya ingin meminta agar pemerintah menjelaskan alasan pencekalan terhadap Setnov.
"Jadi kita memohon penjelasan seperti apa dan itu nanti di sini ada kajian Komisi III, nanti akan kita lihat," tegasnya.
Diketahui, DPR akan mengirim nota keberatan atas pencekalan terhadap Setnov kepada Presiden Jokowi selaku atasan Menteri Hukum dan HAM yang membawahi Ditjen Imigrasi.
DPR beralasan, pencegahan Setnov ke Luar Negeri oleh Ditjen Imigrasi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-IX/2011. Dimana, putusan tersebut membatalkan Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memperbolehkan penegak hukum meminta pencegahan kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri meski masih dalam proses penyelidikan.
"Dalam Undang-undang imigrasi yang menyatakan dalam penyelidikan boleh dicekal kan dibatalkan MK. Pada saat undang-undang imigrasi dibuat tak boleh ada diskresi yang tak masuk akal," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/4).
KEYWORD :
Ketua DPR Setnov Dicegah ke Luar Negeri
