Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jakarta - Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome membeberkan adanya pihak lain yang turut menikmati korupsi dana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2007. Sebab itu, Marthen yang saat itu menjabat Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan NTT meminta KPK mengusut kasus ini hingga ke jajaran paling bawah.
"Saya minta KPK periksa yang terima uang dibawah," kata Marthen usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/2/2017).
Sayangnya, Marthen enggan membeberkan secara detail siapa saja pihak lain yang dimaksudnya itu. Yang jelas, kata Marthen, terdapat lembaga-lembaga yang turut berandil. "Semua lembaga yang ada dibawah (ikut andil)," ujar dia.
Disisi lain, Marthen tak menampik salah melakukan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang di sektor pendidikan. Pasalnya, semakin banyak warga Nusa Tenggara Timur yang masih buta aksara akibat perbuatannya. "Ini melibatkan rakyat banyak, karena ini adalah program pemberantasan buta aksara," tandas Marthen.
Kasus dugaan korupsi ini merupakan hasil koordinasi dan supervisi KPK dengan Kejaksaan Tinggi NTT. Penyerahan kasus ini dilakukan pada Oktober 2014. Proses hukum Marthen sempat kandas setelah Marthen memenangi praperadilan. Namun, KPK kembali membuka penyidikan dan Marthen kembali ditetapkan sebagai tersangka. KPK menjerat Marthen dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
PLS sendiri merupakan dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pada 2007 yang diambil dari APBN. Pada 2007 ada dana yang disebut dekonsentrasi APBN sebesar Rp77,6 miliar yang terdiri dari program pendidikan formal dan informal, program Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD), program pengembangan budaya baca dan program manajemen pengembangan pendidikan.
Korupsi Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome
