KPK Bidik Dana Desa, Pemerintah Diminta Transparan

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian keuangan (Kemenkeu) diminta untuk transparan dalam panyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2017.

Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan, adanya 87 laporan yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 362, mengindikasikan penyaluran dan penggunanan dana desa masih banyak masalah.

"Kami mendesak Kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa untuk di evaluasi. Selain itu kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan penyelewengan dana desa," kata Nizar, di Gedung DPR, Selasa (31/01).

Kata Nizar, tujuan utama penyaluran dana desa untuk memberdayakan potensi desa dan meningkatkan perekonomian nasional melalui desa. Sehingga, kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

"Namun, kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran maka tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai," tegasnya.

Terlebih lagi Badan Pusat Statistik (BPS) pernah merilis angka kemiskinan yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016. Hasilnya mengejutkan.  Sebab angka kemiskinan di pedesaan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016 menunjukkan peningkatan menjadi 14,11 persen.

Padahal, berdasar hasil Susenas September 2015, angka kemiskinan sebesar 14,09 persen. "Jadi dari september 2015-maret 2016 terjadi kontradiksi. Disatu sisi, anggaran dari APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat," terangnya.

"Kontradiksi semacam itu jangan sampai terjadi di 2017. Karenanya, kami meminta kemendes dan kemenkeu untuk lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2017 ini," tambahnya.(ADV)

KEYWORD :

Kemendes PDTT Dana Desa KPK

Lahir dari Keluarga Terkenal Hollywood, Drew Barrymore Ungkap Kebodohan Genetik

Gus Muhdlor Bakal Ajukan Praperadilan, KPK: Itu Hak Tersangka

Demokrat Hormati Langkah Megawati Ajukan Amicus Curiae

KPK Eksekusi Sanksi Etik Mantan Karutan Terkait Pungli

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar