Kritik Okky Asokawati: Pemerintah Tidak Kongkret Atasi Gizi Buruk

Jakarta -  Pemerintahan masih kurang kongkret mengatasi gizi buruk di Indonesia. Buktinya,  berdasarkan Laporan Global Nutrition pada tahun 2016,  menempatkan Indonesia berada di rangking 108 dunia atau di atas Laos (124) dan Timor Leste (132). Angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN seperti Thailanda (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja (95).

"Capaian ini sungguh memprihatinkan. Saya menyangsikan target pemerintah pada tahun 2019 tidak ada lagi gizi buruk di Indonesia. Karena kenyataannya saat ini Indonesia hanya di atas Laos dan Timor Leste," ujar Okky Asokawati, Anggota Komisi IX DPR.

Dengan peringkat ini, Okky mengatakan,  Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mestinya sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan gizi buruk ini harus secara konkret menargetkan penghapusan permasalahan gizi buruk di Indonesia. "Namun sayangnya, hingga dua tahun berjalan, belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia," ujarnya.

Menurut mantan model ini, penyebab munculnya persoalan gizi buruk cukup kompleks. Mulai soal kemiskinan, edukasi dan budaya. Soal kemiskinan tentu menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini. Terlebih melambungnya harga pangan yang menambah rentannya gizi buruk muncul di masyarakat.

"Dari sisi edukasi, pemerintah semestinya memasukkan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengenalkan anatomi tubuh dan alat reproduksi saja. Namun lebih dari itu juga memberi pemahaman yang komprehensif soal fungsi dan permasalahan yang muncul di anatomi tubuh khususnya alat reproduksi," ujar Okky.

Penyebab lainnya gizi buruk, katanya lagi,  muncul karena juga disumbang masih banyaknya anak remaja yang telah memiliki anak. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun 2016 ditargetkan angka remaja yang memiliki anak 38/1.000. "Namun yang terjadi, target tersebut meleset karena terdapat 48/1.000 yang memiliki anak.  Bahkan di Kalimantan Barat memiliki angka yang tinggi yakni 108/1.000 remaja," ujarnya.

Dengan kondisi kasus tersebut, Okky Asowati menyarankan, agar mendorong pada setiap pemda untuk memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK ( Norma Standar Prosedur Kriteria). Agar hal ini menjadi perhatian dan political will dari pemerintah," ujarnya.

KEYWORD :

Gizi Buruk Okky Asokawati

Jamal Musiala Jadi Target Utama City di Bursa Juni

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Cukai Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Duga Ihsan Yunus Ikut Proyek APD Covid-19 di Kemenkes

Xavi Sebut Kekalahan Barca gegara Wasit Tak Becus

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar