Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui, ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini. Sehingga perlu kebijakan yang afirmatif untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan.
"Tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan - perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diperioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan", ujar Menteri Susi saat konferensi pers di kantornya di Jakarta, Kamis (19/01).Makanya, kata Menteri Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Selain perlakuan khusus, Dikatakan Menteri Kelautan lagi, juga menyoroti ketergantungan KKP terhadap dinas-dinas di daerah. Ia menginstruksikan agara jajarannya turun ke lapangan memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan. "Untuk mewujudkan ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah," ujarnya.Kesenjangan nelayan Menteri KKP Susi Pudjiastuti
