Selasa, 23/04/2024 14:21 WIB

Internasional

Kesepakan Parlemen Turki Dikhawatirkan Menjadi Otoriter

Sebelum ada kesepakatan itu, anggota parlemen dari AKP dan CHP saling berdebat.

Tentara Turki melalukan pengamanan saat terjadinya kudeta yang akhirnya digagalkan pada Juli lalu

Turki - Pihak oposisi Turki mengkhawatirkan adanya kebijakan yang membuat pemerintah menjadi otoriter, setelah parlemen setempat sepakat memungkinkan presiden tetap menjadi anggota partai dan mengeluarkan dekrit.

Dalam kesepakatan Turki, Parlemen menyetujui presiden mempertahankan hubungan dengan partai politiknya dan mempertegas kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara. Peraturan ini didorong oleh partai penguasa, AK, didukung partai nasionalis MHP.

Menurut Presiden Tayyip Erdogan, peraturan baru membuat kepala negara mempunyai kekuatan untuk mencegah koalisi pemerintah yang lemah seperti di masa lalu.

Persetujuan menjadi  sinyal positif untuk partai AK, meski perubahan ini mesti diloloskan melalui dua tahap pemungutan suara dan referendum. Oposisi utama pemerintahan, CHP dan HDP yang pro Kurdi, sangat menentang perubahan ini.

Sebelum ada kesepakatan itu, anggota parlemen dari AKP dan CHP saling berdebat. Perwakilan partai AK memperingatkan pemilu akan digelar jika perubahan itu tidak diloloskan. Erdogan sendiri mengatakan pemilu dini mungkin saja terjadi jika parlemen tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Perwakilan CHP mengatakan partainya tidak akan menghindari gerakan semacam itu. "Hari ini, alih-alih mencari perubahan rezim, kami CHP memberikan dukungan sepenuhnya untuk melaksanakan pemilu dini. Kami bilang, ayo bertarung," kata Ozgur Ozel dilansir  Reuters.

Di bawah perubahan yang direncanakan ini, presiden bisa dipilih sebanyak dua periode maksimal, dengan masing-masing periode selama lima tahun. Rencana ini mencerminkan pemilihan umum 2019. Undang-undang berisi 18 pasal ini membutuhkan dukungan setidaknya 330 perwakilan partai dari 550 kursi yang tersedia sebelum bisa mencapai tahap referendum.

AKP punya 316 perwakilan yang boleh memilih, sementara MHP punya 39. Peraturan ini akhirya lolos dengan dukungan 340-343 anggota parlemen.

KEYWORD :

Krisis Turki




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :