Selasa, 22/08/2017 19:52 WIB

DPR Minta Polri Tak Salahgunakan Kekuasaan

Aparat kepolisian dinilai telah melakukan abuse of power atau penyelewengan kekuasaan dalam menangani kasus dugaan makar.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon

Jakarta - Aparat kepolisian dinilai telah melakukan abuse of power atau penyelewengan kekuasaan dalam menangani kasus dugaan makar alias penggulingan pemerintahan yang sah.

Penilaian itu disampaukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat audiensi dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dan petinggi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1).

Menurutnya, penanganan kasus dugaan makar yang menyeret sejumlah tokoh berbanding terbalik dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami menerima pengaduan serupa dari putri kandung Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputeri dan kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, terkait penanganan pemeriksaan tertuduh makar dengan cara interogasi sebagai abuse of power," kata Fadli.

Pada perkara dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok, kata Fadli, penanganannya dilakukan secara hati-hati. Sementara, dalam penanganan tuduhan makar dilakukan secara serampangan.

Fadli menduga, situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tercoreng dengan adanya agenda terselubung asing untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TAGS : Pansus Makar Kasus Makar Pansus di DPR




TERPOPULER :

TERKINI

Karpet Merah Sambut Partai Komunis Vietnam

Karpet merah digelar di Gedung Nusantara III DPR dan Gedu...

MPR Harapkan Kunjungan Partai Komunis Vietnam Tingkatkan Hubungan Bilateral

Sekretaris Jenderal Partai komunis Vietnam, Nguyen Phu Tr...

Kementerian Kesehatan Saudi Sepakat Perangi Rokok

Arab Saudi menandatangani kesepakatan dengan Al-Kaws Deve...

Anggaran Pertahanan Kecil, Sebuah Anomali Bagi Poros Maritim Dunia

Connie menyayangkan alokasi anggaran bidang pertahanan ta...

DPR: Pemerintah Tepat Minta MK Tolak Uji Materi Pegawai KPK

Sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) me...

Hidayat Nur Wahid : Mengenyam Pendidikan Adalah Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia digagas dan didirikan oleh para terpelaj...