daniel johan (jp)
Jakarta - Pemenuhan kebutuhan pangan nasional ditandai dengan berbagai kebijakan impor. Namun dibalik kebijakan tersebut, muncul masalah baru dengan adanya modus penyelundupan dan impor ilegal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menengarai, Maraknya penyimpangan perdagangan yang menunggangi kebijakan impor menunjukkan bahwa jaringan kartel di Indonesia masih sangat kuat. Karena itu, Daniel menagih ketegasan pemerintah dalam memutus jaringan kartel yang masih terus beroperasi.
"Tugas kepolisian bersama perdagangan membongkar seluruh kartel yang buat petani dan peternak jadi susah," ujar Daniel kepada Jurnas.com di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/12/2016).
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Banun Harpini menyampaikan pemerintah memang tengah memberlakukan pemberian ijin importisasi. Termasuk diantaranya, impor bebek yang bukan konsumsi daging utama masyarakat.
Sejatinya, kebijakan impor bertentangan dengan semangat swasembada pangan. Tetapi faktanya, hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara nett impor untuk berbagai komoditas konsumsi, termasuk daging.
Bapanas Pastikan Stok Daging Aman Jelang Lebaran
Pada kesempatan lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pencapaian target swasembada membutuhkan proses panjang. Ia mengaku pemerintah memiliki proyeksi dalam rangka realisasi swasembada. "Ini proses kita capai swasembada," ucapnya.
Dijelaskan Enggar, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan tahapan untuk swasembada daging. Diantaranya, penerapan persyaratan impor sapi bakalan dengan skema 1:5 bagi perusahaan dan 1:10 untuk peternak.
Daging Impor Swasembada Pangan Daniel Johan
