SALEH DAULAY
Banjir tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Keberadaan mereka tentu menyisakan berbagai persoalan, apalagi sebagian besar diantaranya datang ke tanah air secara ilegal.
"Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) dan instansi terkait kan sudah banyak menangkap TKA ilegal. Sejauh ini, tindakan yang dilakukan hanya sebatas hukuman administratif dan deportasi. Tidak heran jika tidak menimbulkan efek jera," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam siaran tertulis yang diterima jurnas.com, Jumat (9/12).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa persoalan TKA di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi mereka datang secara ilegal. Hal ini juga menyangkut kedaulatan negara, dimana mereka dapat bekerja di wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang semestinya.
"Di negara lain, TKI juga tidak bisa sembarangan bekerja. Lihat di Korea, Hongkong, dan negara-negara lain. TKI kita semuanya harus mendapat izin formal. Semestinya, di Indonesia hal itu juga diperhatikan dan diawasi secara ketat," imbuhnya.
Keberadaan TKA legal, lanjut Saleh, sama artinya mengambil kesempatan kerja yang semestinya bisa dinikmati warga Indonesia. Di tengah sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah seharusnya betul-betul memperhatikan masalah ini.
"Kalau lapangan pekerjaan baru semua diberikan kepada warga asing, lalu apa lagi yang tersisa dari investasi baru yang ada di Indonesia? Ini menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan pemerintah. Kan aneh, negara yang masih banyak membutuhkan lapangan kerja, justru dibanjiri TKA."
"Sekali lagi, jangan pernah menganggap sepele terhadap TKA ini. Kalau nanti sudah banjir TKA, baru akan terasa betapa sulit untuk mengendalikannya. Ini belum terlambat. Pemerintah masih bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Perlu kerja sama lintas instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat," kata anggota DPR dari dapil Sumut II.
TKA Ilegal Saleh Daulay DPR
