Aksi warga Myanmar di Kedubes Malaysia di Yangon.(foto:aljazeera)
Yangon - Pemerintah Myanmar, melalui pelayanan imigrasi, telah mengeluarkan lisensi yang melarang para pekerja Myanmar untuk pergi bekerja ke Malaysia pada Selasa (6/12). Warga negara Myanmar telah menajdikan Malaysia seabgai negara tujuan tertinggi untuk tenaga kerja migran. Puluhan ribu pekerja Myanmar, biasanya bergaji rendah, banyak dipekerjakan di pabrik, industri makanan atau perhotelan.
Kebijakan imigrasi Myanmar tersebut merupakan buntut dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, yang dianggap menyinggung Aung San Suu Kyi dengan menyatakan penerima nobel perdamaian itu diam saja atas "genoside" yang terjadi atas minoritas Rohingya. Bahkan, seorang menteri di pemerintahan Malaysia meminta peninjauan kembali keanggotaan Myanmar di ASEAN.
"Myanmar telah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sejak hari ini (6/12) karena situasi saat ini di Malasyia," tulis pelayanan imigrasi Myanmar dalam sebuah pernyataan tanpa menjelaskan lebih lanjut pengumuman tersebut.
Buntut dari pernyataan PM Malaysia tersebut, menyulut kecaman dari warga Myanmar di Yangon. Merka ramai-ramai menuntut permintaan maaf Najib Razak dan tidak mencampuri urusan damal negeri Myanmar. Warga Myanmar mendatangi kedubes Malaysia di Yangon dan mereka beraksi mengecam pemerintahan Malaysia.
Hubungan kedua negara mengalami penurunan dan memburuk sejak pernyataan Malaysia dianggap menyinggung pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Sementara itu, Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, yang menjadi utusan badan dunia itu untuk mengunjungi Rakhine dimana minoritas Rohingya banyak bermukim, mengatakan bahwa selal uada kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan. Pada akhir kujungannya, Selasa (6/12) Kofi Annan menyatakan kepada media, bahwa krisis di Rakhine masih bsia diselesaikan.[nst]
minoritas rohingya najib razak san suu kyi
