Wali Kota Cimahi, Jawa Barat Nonaktif, Atty Suharti Tochija saat melihat salah satu kegiatan.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dinasti politik yang dianggap rentan praktik tindak pidana korupsi (Tipikor). Satu demi satu praktik korupsi dibongkar, salah satunya kasus suap ijon proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Cimahi tahun 2017 senilai Rp57 miliar.
Dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), kasus itu menjerat dinasti politik Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija dan suaminya Mohammad Itoc Tochija sebagai pesakitan. Keduanya diduga telah menerima sesuatu berupa uang dari pengusahan terkait ijon proyek tersebut.Itoc merupakan Wali kota Cimahi 2002-2012 dan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Cimahi. Sementara istrinya Atty merupakan Wali Kota Cimahi 2012-2017. Putri mantan Bupati Bandung itu tengah mencalonkan kembali menjadi Wali Kota Cimahi untuk periode kedua.
KPK Respons Tudingan OTT Hanya Pengalihan Isu
Dalam pantauan KPK, Itoc diduga mengendalikan dan menjual pengaruh istrinya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Sebab itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap dalam pilkada nanti, masyarakat jangan memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik.
Ia menambahkan, rakyat harus bisa memilih calon pemimpin dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompok. "Kasus suap dan korupsi seperti ini (dinasti) bukan pertama kali kami tangani," lanjutnya.
Operasi Tangkap Tangan Atty Suharti Tochija
