Citra satelit hancurnya desa-desa minoritas Rohingya.(foto:kaskus)
Badan Hak Azasi Manusia (HAM) untuk PBB dalam sebuah pernyataan rilisnya mengemukakan pada Selasa (29/11) bahwa pemerintah (Myanmar) sebagian besar telah gagal untuk bertindak atas rekomendasi yang dibuat dalam sebuah laporan oleh Kantor HAM PBB. Laporan badan tersebut menjelaskan kemungkinan meningkatnya pola pelanggaran terhadap Rohingya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berdasarkan analisa citra satelit yang dilakukan oleh PBB dan Human Right Watch bahwa mereka juga menemukan sekitar 30 ribu orang telah meninggalkan desanya, ratusan bangunan di desa-desa Rohingya telah diratakan dengan tanah.
Tentara Myanmar diduga telah melakukan tindakan keras berdarah yang membuat ribuan muslim minoritas membanjiri perbatasan Bangladesh, yang membuat mereka mendapatkan perlakukan lain; pelecehan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan.
Pemerintah Myanmar telah mengecam laporan media tentang perkosaan dan pembunuhan. Pemerintahan negara Aung San Suu Kyi itu juga menolak tuduhan agen PBB di Bangladesh yang mengetakan bahwa mereka telah melakukan "pembersihan etnis" Rohingya.
Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, pada Selasa (29/11) telah tiba ke Myanmar dan memulai kunjungan selama seminggu ke negara tersebut. Annan juga akan berkunjung ke Rakhine Utara dimana para minoritas Rohingya mulai menyingkir.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Laporan AFP menyebutkan bahwa Annan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan di Rakhine, yang membuat ribuan umat Islam di Asia turun ke jalan memrotes peristiwa yang menimpa Rohingya.
Aye Lwin, seorang anggota muslim untuk Komisi Rakhine di Myanmar melakukan pembelaan terhadap Aung San Suu Kyi. Kepada AFP Lwin mengatakan bahwa Suu Kyi tidak bisa berbuat apa-apa. Tentara, kata Lwin, memiliki kontrol penuh terhadap keamanan dan pertahanan di bawah konstitusi. Namun, yang bisa dilakukan Suu Kyi adalah mencoba bernegosiasi dan membangun kepercayaan dengan tentara.[]
Krisis Myanmar PBB
